REGIONAL:
- Kemdiktisaintek memerintahkan perguruan tinggi memobilisasi pakar dan bantuan untuk menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu, 6 September 2026.
- Setiap kampus wajib mendirikan posko siaga tanggap darurat serta mengalihkan kegiatan akademik secara daring guna menghindari paparan abu vulkanik.
- Sivitas akademika dilarang menyebarkan hoaks dan diwajibkan mengacu pada sumber resmi pemerintah seperti BNPB, BMKG, serta PVMBG.
Suara.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menginstruksikan seluruh perguruan tinggi untuk segera memobilisasi para pakarnya guna membantu penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di tengah masyarakat.
"Kami mengimbau kepada pimpinan perguruan tinggi untuk memobilisasi para pakar, baik pakar kesehatan, teknik, lingkungan, kebencanaan, psikologi, dan lain-lain untuk selalu terlibat dan memantau perkembangan erupsi ini," kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan dalam Konferensi Pers Pembaruan Informasi Layanan Pendidikan Pascaerupsi Krakatau yang digelar secara daring di Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Wamendiktisaintek menegaskan bahwa keterlibatan kepakaran ilmiah dari kalangan akademisi sangat krusial dalam memantau dan merespons perkembangan bencana vulkanik tersebut secara terukur.
Selain menerjunkan barisan tenaga ahli, kementerian juga meminta pimpinan perguruan tinggi untuk memobilisasi bantuan yang secara mendesak dibutuhkan oleh masyarakat maupun sivitas akademika.
Sebagai pusat kendali tanggap darurat, kata Wamen Fauzan, setiap kampus diwajibkan untuk segera mengaktifkan posko siaga di lingkungannya masing-masing dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Terkait upaya perlindungan bagi warga kampus, ia memastikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur di perguruan tinggi akibat paparan abu vulkanik tersebut.
Meski demikian, aktivitas sivitas akademika di luar ruang harus ditekan secara maksimal.
"Aktivitas layanan kantor maupun proses pembelajaran dan aktivitas akademik yang lain dapat dilakukan secara daring atau hybrid, atau cara yang dianggap lebih efektif dalam rangka untuk mengurangi terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh debu erupsi itu," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Fauzan secara khusus mengingatkan perguruan tinggi untuk turut berperan dalam menekan peredaran hoaks terkait bencana di tengah masyarakat.
Ia mewajibkan setiap sivitas akademika menyandarkan analisis dan pergerakannya pada sumber resmi pemerintah, yakni melalui koordinasi erat bersama BNPB, BMKG, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
TERPOPULER