Anggota DPR Kritik Kinerja BMKG: Belum Maksimal, Info Bencana Masih Umum dan Pakai 'Bahasa Komputer'

Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komplek Parlemen, Selasa (8/9/2026), Boyman menilai BMKG belum menjalankan fungsi peringatan dini secara maksimal, sehingga masyarakat sering kali menjadi korban akibat minimnya antisipasi.

Boyman menekankan, bahwa BMKG seharusnya menjadi kunci utama pertahanan negara dalam menghadapi bencana. Namun, ia melihat peran tersebut belum optimal dijalankan.

"Yang ingin saya sampaikan ke BMKG, saya melihat fungsi dan tugas BMKG ini saya melihat belum maksimal, bukan optimal tapi maksimal saja," ujar Boyman.

"Karena kalau saya melihat Pak, jujur saja situasi negara kita ini kuncinya ada di BMKG. Karena BMKG adalah lembaga yang bisa memberikan situasi keadaan Indonesia ini sebelum terjadi," katanya menambahkan.

Legislator asal Kalimantan Barat ini mengkritik kebiasaan BMKG yang hanya memberikan informasi cuaca secara umum tanpa rincian lokasi dan dampak yang presisi.

Ia meminta BMKG memberikan data hingga ke tingkat kabupaten agar antisipasi bisa dilakukan lebih dini.

"Karena menurut saya selama ini pertama BMKG tidak menyampaikan daerah mana yang bakal terkena permasalahan bencana ini. Harus lokasinya bisa diberikan yang tepat gitu jangan secara umum. Jadi yang terpenting menurut saya buat BMKG itu yang pertama tepat waktu dalam memberikan informasi kapan akan terjadi. Kedua tepat lokasi," tegasnya.

Selain masalah presisi data, Boyman juga menyoroti gaya komunikasi BMKG yang dinilai terlalu teknis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Ia mendesak BMKG untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan membumi.

"Saya minta juga agar dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak usah menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang diprint dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi," lanjut Boyman.

Boyman juga menyoroti dampak dari lemahnya info dini BMKG yang berimbas pada reaktifnya langkah instansi lain seperti Basarnas.

Menurutnya, sinergisitas antarlembaga hanya akan terwujud jika BMKG mampu menyuplai data yang komplit mengenai lokasi, waktu, hingga langkah apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum bencana tiba.

"Jangan hanya menyampaikan misalkan pada bulan ini ntar musim panas atau kalau bulan segini nanti musim hujan, maksud saya antisipasinya tidak ada. BMKG mengeluarkan situasi dini Basarnas harus melakukan apa gitu. Ini kadang-kadang mohon maaf setelah kejadian baru Basarnas bertindak," pungkasnya.