Demi Tidak Korupsi Pemerintah Bakal Naikkan Gaji Pejabat Negara, Menteri Kantongi Rp40 M

Suara.com - Singapura akan menaikkan gaji para pejabat negaranya dengan presentase lebih dari 60 persen, meski remunerasi menteri dan perdana menteri di negara itu sudah menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengumumkan kebijakan tersebut dalam sidang parlemen, Selasa (8/9/2026) waktu setempat.

Kenaikan itu membuat gaji patokan tahunan perdana menteri menjadi 3,6 juta dolar Singapura atau setara Rp50,2 miliar.

Sebelumnya, gaji tahunan perdana menteri berada di angka 2,2 juta dolar Singapura. Artinya, kenaikannya mencapai sekitar 1,4 juta dolar Singapura atau lebih dari 60 persen.

Wakil perdana menteri juga akan mengalami kenaikan dari 1,87 juta dolar Singapura menjadi 3,06 juta dolar Singapura per tahun.

Sementara itu, gaji menteri akan berada di kisaran 1,80 juta hingga 2,88 juta dolar Singapura atau setara Rp40,15 miliar, bergantung pada senioritas dan tanggung jawab portofolio.

Wong mengatakan kenaikan tersebut direkomendasikan oleh komite independen. Namun, para pejabat yang saat ini menjabat tidak langsung menerima besaran gaji patokan baru tersebut.

Mulai 15 Oktober, mereka akan mendapatkan penyesuaian satu kali hingga 9 persen. Besarannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kinerja.

“Gaji politik adalah isu yang sulit dan emosional,” kata Wong dikutip dari The Sun Malaysia.

Ia mengakui besarnya remunerasi tersebut menjadi perhatian masyarakat Singapura karena nilainya jauh melampaui pendapatan sebagian besar warga.

Karena itu, menurut Wong, wajar jika masyarakat melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan tersebut.

Namun, Wong menegaskan persoalan gaji pejabat pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan Singapura mempertahankan kualitas kepemimpinan politik dalam jangka panjang.

“Pemerintahan yang baik bergantung pada kepemimpinan yang baik,” ujarnya.

Menurut pemerintah Singapura, tingginya gaji pejabat politik diperlukan untuk menarik talenta berkualitas dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik.

Kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan standar pemerintahan Singapura yang selama ini dikenal relatif bersih dari korupsi.

Kenaikan tersebut menjadi sorotan karena gaji perdana menteri Singapura sebelumnya saja sudah jauh lebih tinggi dibandingkan penghasilan sejumlah pemimpin negara besar, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara G7.