Monopoli Bahan Pangan Jadi Celah Korupsi MBG, Kortastipidkor Ingatkan SPPG

Suara.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengaku telah menganalisis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Analisis dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Kasubdit I Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri, Kombes Hardi Dinata, mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan analisis dan monitoring sejak akhir 2025 hingga tahun ini.

Hasilnya, terdapat sejumlah permasalahan yang bisa menjadi kelemahan dan menimbulkan celah korupsi.

"Akhir 2025 dan 2026 ini dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Pulau Jawa, Kalimantan, NTB, dan Babel," kata Hardi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Beberapa kerawanan, kata Hardi, terkait dengan pengadaan bahan baku pangan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kortastipidkor pun memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan atas hal tersebut.

"Nah, yang harus diwaspadai terhadap pelaksanaan operasional dari Makan Bergizi Gratis ini adalah mungkin adanya monopoli terhadap pengadaan bahan makanan,” katanya.

Menurut Hardi, pihak SPPG menginginkan bahan baku dengan harga yang murah, namun tetap berkualitas. Sehingga, untuk mewujudkan hal itu harus dilakukan survei pasar.

Jika dalam survei pasar ditemukan adanya monopoli, lanjut Hardi, memang akan terjadi persaingan tidak sehat. Sebabnya, SPPG harus benar-benar memilih bahan baku dan harga yang sesuai agar tidak memengaruhi kualitas MBG.

"Nah, satu hal lagi yang perlu diwaspadai adalah pada saat operasional dari SPPG, kita melihat mulai proses dia pengolahan makanan, kemudian pendistribusian, sampai dikonsumsi, ini takes time, pakai waktu," ujar Hardi.

Administrasi juga bisa menjadi hal yang riskan, sebab pertanggungjawaban kinerja masing-masing SPPG kepada Badan Gizi Nasional (BGN) berpengaruh pada anggaran.

Kinerja tiap SPPG dinilai sangat penting diawasi dengan ketat agar tetap berjalan sesuai aturan operasional.

"Pelaporan yang tidak baik, kemudian tempat yang tidak baik, dan bahkan memang ada beberapa SPPG yang kemarin saya cek itu sedang kondisi disuspen karena dilaksanakan pengawasan oleh BGN dicek ternyata tempatnya itu tidak sesuai,” tandas Hardi.