Gus Lilur Dukung Gus Kikin Susun Pengurus Profesional: PBNU Bukan PWNU Jatim

Suara.com - Dinamika penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pascamuktamar membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang matang, berbasis kapasitas, serta terbebas dari simplifikasi narasi politik.

Tokoh Muda NU, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, untuk merestrukturisasi kepengurusan secara profesional, egaliter, dan representatif secara nasional.

Gus Lilur menegaskan Ketua Umum terpilih memiliki hak prerogatif sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk mentransformasikan kepemimpinan melalui portofolio kader yang mumpuni.

Penilaian terhadap figur-figur potensial harus didasarkan pada rekam jejak, kapasitas manajerial, dan integritas, bukan pada stigma masa lalu atau afiliasi politik partisan.

“Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. Sangat tidak rasional apabila dinamika internal dikerdilkan oleh prasangka politik sempit. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji,” ujar Gus Lilur di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menanggapi munculnya nama Lukman Edy dalam bursa Sekretaris Jenderal PBNU, Gus Lilur menilai rekam jejak yang bersangkutan di ranah eksekutif maupun tata kelola organisasi merupakan aset yang objektif.

Pembentukan opini publik yang mengaitkan kehadiran figur tertentu dengan narasi 'PKB Come Back' dinilai sebagai wujud simplifikasi politik yang destruktif bagi konsolidasi organisasi.

“Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat, seperti mantan menteri atau sekretaris jenderal organisasi nasional, adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU, bukan dari asumsi subjektif,” beber dia.

Di samping asas profesionalisme, Gus Lilur menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan representasi geopolitik dalam struktur PBNU.

Sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia, PBNU dituntut mencerminkan inklusivitas wilayah dari Sabang sampai Merauke.

“PBNU adalah artikulasi keberagaman Indonesia, bukan representasi PWNU Jawa Timur semata. Historisitas dan kontribusi Jawa Timur sangat substansial, namun tata kelola PBNU harus mencerminkan asas keberimbangan nasional. Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, hingga wilayah lainnya,” tegas Gus Lilur.

Menurutnya, inklusivitas representasi wilayah akan memperkuat legitimasi sosial serta efektivitas konsolidasi PBNU di tingkat tapak secara nasional.

Gus Lilur mengimbau seluruh elemen Nahdlatul Ulama untuk menghentikan polemik berbasis wacana spekulatif dan memberikan ruang konstruktif bagi kepemimpinan baru untuk menjalankan mandat muktamar.

“Saatnya PBNU melangkah ke fase konsolidasi strategis. Transisi kepemimpinan harus dikawal dengan pandangan yang futuristik dan ilmiah, bukan ditarik ke dalam pertarungan opini yang kontraproduktif. Mari berikan kepercayaan penuh kepada Gus Kikin untuk membina tim kerja yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan jam'iyah,” tambah.