REGIONAL:
- Dosen FEB UGM Wisnu Nugroho menyatakan pertumbuhan ekonomi 5 hingga 6 persen belum menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat pada Maret 2026.
- Dominasi sektor informal mencapai 59 persen menyebabkan puluhan juta warga Indonesia tetap berada dalam kelompok ekonomi rentan dan berisiko miskin.
- Pemerintah didesak mengalihkan prioritas pada penciptaan lapangan kerja formal berkualitas demi mencegah warga jatuh kembali ke jurang kemiskinan.
Disampaikan Wisnu, pemerintah perlu upaya untuk mengatasi kerentanan yang membayangi puluhan juta masyarakat tersebut. Dalam hal ini program pembangunan nasional dituntut agar tidak sekadar berfokus pada besarnya anggaran atau skala kegiatan.
"Skala besar itu tidak otomatis inklusif. Desain dan mekanismenya yang kemudian memastikan bahwa itu adalah inklusif. Kalau kontrak sosial dan kontrak fiskal ini tidak perbaiki, kepercayaan publik terhadap negara akan terus tergerus," ujarnya.
Prioritas utama pemerintah harus digeser pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas dan memberikan kepastian perlindungan.
"Selama penyerapan tenaga kerja bertumpu pada sektor informal, kelompok rentan yang jumlahnya puluhan juta tidak pernah akan naik kelas ke kelas menengah yang jauh lebih mapan," tandasnya.
Tanpa adanya pembenahan pada kualitas pekerjaan, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan menjadi cermin semu bagi kesejahteraan rakyat banyak.
"Pekerjaan rumah kita bukan lagi mengeluarkan orang dari kemiskinan, tapi memastikan mereka yang sudah keluar tidak pernah jatuh lagi," pungkasnya.
TERPOPULER
