REGIONAL:
-
Pemerintah AS merencanakan penjualan 40.000 bom berat senilai 2,8 miliar dolar ke Israel.
-
Anggota Kongres AS berusaha memblokir rencana penjualan bom masif tersebut secara resmi.
-
Transaksi ini memicu kecaman luas karena ancaman peningkatan korban jiwa warga sipil.
Penolakan terhadap pengiriman paket bom raksasa ini juga datang dari mantan anggota DPR Amerika Serikat. Kritik tajam menyasar penggunaan dana publik yang dianggap memfasilitasi jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil.
Mantan Anggota Kongres Marjorie Taylor Greene menyuarakan kekecewaannya secara terbuka.
"Kami tidak memilih ini. Amerika tidak mendukung ini. Uang pajak dan senjata kita telah digunakan untuk membunuh puluhan ribu orang tak berdosa," tulis Marjorie Taylor Greene.
Tucker Carlson secara tegas menilai bantuan militer ini sebagai tindakan yang sangat tidak tepat di tengah krisis kemanusiaan.
"Paket bernilai sekitar $3 miliar tersebut sebagai hadiah kepada pemerintah Israel yang sedang bekerja untuk memusnahkan populasi sipil yang tidak bersenjata di Gaza," kata dia, sembari menyerukan kepada para senator dan pembuat undang-undang AS untuk memblokir kesepakatan tersebut.
Di sisi lain, para pakar hubungan internasional menilai pengiriman amunisi ini memberi pesan geopolitik yang keliru. Sikap pemerintah dianggap bertentangan dengan retorika perdamaian yang sering disuarakan.
Brian Finucane, penasihat senior Program AS di International Crisis Group, mengatakan bahwa penjualan tersebut mengirimkan bentuk kepercayaan kepada Israel. Meskipun secara tidak sengaja, di saat pemerintah menyatakan ingin menenangkan kawasan tersebut.
Penggunaan bom berat seberat 907 kilogram oleh militer Israel telah berulangkali menghantam titik pemukiman dan kawasan aman di Gaza serta Lebanon. Penggunaan amunisi masif di zona padat penduduk ini memicu gelombang kecaman internasional atas jatuhnya ribuan korban sipil.
Pemerintahan Presiden Joe Biden sempat menahan pengiriman bom sejenis pada tahun 2024 karena kekhawatiran atas keselamatan warga sipil. Namun, pembekuan pasokan senjata tersebut langsung dibatalkan pada bulan pertama masa jabatan pemerintahan Donald Trump.
Rencana transaksi bernilai fantastis ini mengemuka di tengah meningkatnya ketegangan politik antara Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Isu keterlibatan dana pembayar pajak AS untuk perang tanpa syarat kini menjadi perdebatan sengit antarpartai di Washington.
TERPOPULER