Korea Utara Kirim Pesan ke Negara Tukang Kritik: Kami Punya Senjata Nuklir

Suara.com - Korea Utara menegaskan keberadaan senjata nuklir bersifat mutlak dan menolak keras tekanan internasional terkait denuklirisasi. Sikap tegas tersebut disampaikan langsung oleh pejabat militer senior Pyongyang saat menghadiri forum keamanan global di China.

"Status kami sebagai negara pemilik senjata nuklir, yang telah dikukuhkan melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, sama sekali tidak dapat dibatalkan," kata Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Letnan Jenderal Kim Kang Il dalam sesi panel di Beijing Xiangshan Forum 2026 di Beijing, Kamis.

Langkah diplomatik Pyongyang ini menjadi sinyal kuat bertambahnya daya tawar politik luar negeri mereka di tengah pergeseran peta militer Asia-Pasifik. Kehadiran utusan militer tersebut sekaligus mempertegas posisi tawar Korea Utara yang kian merapat ke barisan sekutu regionalnya.

"Negara-negara yang dianggap sebagai musuh dan menyimpan niat paling bermusuhan serta fanatik terhadap negara kami harus menghentikan kecaman terhadap kebijakan pertahanan kami yang sah dan bersifat membela diri, serta meninggalkan khayalan denuklirisasi yang tidak realistis," tegas Kim.

Tekanan militer gabungan musuh dinilai justru memicu percepatan modernisasi amunisi strategis Korea Utara. Pyongyang mengklaim pembentukan benteng pertahanan ini menjadi satu-satunya cara menjaga stabilitas di Semenanjung Korea.

"Berdasarkan prinsip menjamin keamanan dan menjaga perdamaian melalui kekuatan yang tangguh, kami akan dengan teguh mempertahankan perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan," ungkap Kim.

Sikap konfrontatif blok Barat dituding menjadi faktor utama yang merusak tata kelola keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Pyongyang mendesak komunitas global untuk melihat dinamika konflik ini secara objektif.

"Belakangan ini fondasi perdamaian dan keamanan dunia terguncang hebat akibat keserakahan geopolitik yang brutal dan tidak terbatas serta ambisi hegemoni Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan pengikutnya. Di Semenanjung Korea, blok militer agresif yang berbagi kemampuan nuklir terus diperluas dan diperkuat," tambah Kim.

Latihan militer skala besar di sekitar kawasan dinilai mengancam stabilitas dan memancing respons pertahanan yang lebih agresif. Strategi pertahanan baru Washington dituduh memperbesar risiko bentrokan bersenjata secara langsung.

"Secara khusus, AS telah mengadopsi strategi nuklir baru yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan serangan dengan menggunakan senjata nuklir taktis untuk menghadapi potensi konflik kawasan sehingga negara itu mengembangkan kekuatan nuklirnya agar dapat digunakan dalam pertempuran nyata," jelas Kim.

Kerja sama militer antara Washington, Tokyo, dan Seoul dianggap mengarah pada pembentukan struktur aliansi nuklir baru. Kondisi ini membuat situasi keamanan di Semenanjung Korea terus terjebak dalam eskalasi ketegangan tanpa akhir.

"Akibatnya, perubahan kerangka kerja sama militer trilateral AS-Jepang-Korsel menjadi aliansi nuklir disebut mulai menjadi kenyataan. Semenanjung Korea pun tidak dapat keluar dari lingkaran setan konfrontasi yang dilakukan AS dan sekutunya," ungkap Kim.

Kebijakan penguatan persenjataan nuklir disebut telah memperhitungkan berbagai potensi ancaman pertahanan di masa depan. Pengembangan kekuatan militer dipandang sebagai langkah sah demi melindungi kedaulatan nasional.

"Upaya negara-negara yang dianggap sebagai musuh untuk terus meningkatkan kekuatan nuklir memberikan alasan yang cukup bagi republik kami untuk membangun perisai nuklir yang sempurna, sekaligus semakin menegaskan keabsahan dan perlunya kebijakan penguatan kekuatan nuklir," tambah Kim.

Kendati bersikap keras terhadap rival politiknya, Pyongyang membuka pintu kerja sama dengan negara-negara yang menghormati independensi mereka. Tatanan dunia baru yang lebih adil menjadi fokus diplomasi bilateral mereka.

Sektor keamanan dan pertahanan modern terus dikembangkan semata-mata sebagai jaminan pertahanan diri. Pertumbuhan kapabilitas militer diklaim fokus pada perlindungan kebahagiaan warga negara dari ancaman luar.

"Untuk tujuan tersebut, kami memiliki dan terus memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Korut terus memperkuat kemampuan pertahanannya yang bersifat membela diri," kata Kim yang membawa penerjemah sendiri ke panggung.

Pihak utusan Pyongyang memilih tidak memberikan tanggapan terkait spekulasi diplomasi tingkat tinggi dengan Washington. Pembahasan mengenai pertemuan puncak dianggap berada di luar kewenangannya.

"Mengenai persoalan ini, saya kira saya tidak dalam posisi untuk membahas apakah pertemuan puncak semacam itu bisa terlaksana," jawab Kim singkat.

Krisis program nuklir Korea Utara memiliki sejarah panjang sejak keputusannya bergabung dengan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) pada 1985. Hubungan dengan badan pengawas atom dunia mulai retak saat ditemukan kejanggalan laporan fasilitas plutonium pada 1992.

Penolakan terhadap inspeksi lanjutan berujung pada penyataan ketidakpatuhan kewajiban internasional oleh IAEA pada 1993. Situasi kian memburuk saat Pyongyang memutuskan mengundurkan diri sepenuhnya dari keanggotaan NPT pada awal 2003.

Upaya diplomasi Perundingan Enam Pihak pada 2005 sempat memberi harapan setelah Pyongyang setuju menghentikan program nuklir demi imbalan ekonomi. Namun kesepakatan itu kandas usai Korea Utara menggelar uji coba ledakan nuklir pertamanya pada Oktober 2006 yang memicu sanksi PBB.