Ratifikasi UNCAC Bukan Berarti Illicit Enrichment Otomatis Berlaku di Indonesia

Bella

Rabu, 07 Oktober 2026 | 18:03 WIB
Ratifikasi UNCAC Bukan Berarti Illicit Enrichment Otomatis Berlaku di Indonesia
Pakar hukum pidana UGM, Muhammad Fatahillah Akbar saat rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.
baca 10 detik
  • Akademisi Universitas Trisakti Albert Aries menyatakan konsep illicit enrichment tidak bisa dimasukkan ke dalam RUU.
  • Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.
  • Karakter ketentuan UNCAC yang non-mandatory membuat pengaturannya tidak dapat langsung diadopsi ke dalam hukum nasional Indonesia.

Suara.com - Akademisi Universitas Trisakti Albert Aries menilai konsep illicit enrichment tidak dapat serta-merta dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas.

Menurut dia, ketentuan illicit enrichment dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) bersifat tidak wajib bagi negara yang telah meratifikasinya.

Albert menjelaskan Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, menurut dia, tidak seluruh ketentuan dalam UNCAC secara otomatis menjadi norma yang dapat langsung diterapkan dalam hukum nasional.

“Yang pertama adalah saya mau simpulkan bahwa untuk isu illicit enrichment, rasa-rasanya tidak mungkin diatur di dalam RUU ini,” kata Albert dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

Dia menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan karakter sejumlah ketentuan UNCAC yang bersifat non-mandatory dan non-self-executing treaty.

"Karena ketika Indonesia meratifikasi UNCAC di tahun 2006 lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, beberapa ketentuan UNCAC itu tidak bersifat mandatory atau sifatnya non-mandatory dan juga sifatnya non-self-executing treaty,” ujarnya.

Menurut Albert, karakter tersebut membuat sejumlah konsep dalam UNCAC tidak dapat langsung diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

“Jadi banyak sekali yang memang konsep dari UNCAC tersebut tidak serta-merta bisa dimasukkan,” kata Albert.

Dia menegaskan illicit enrichment merupakan salah satu konsep yang tidak otomatis dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional hanya karena Indonesia telah meratifikasi UNCAC.

baca juga

“Termasuk juga illicit enrichment yang tidak serta-merta dan ini bukan merupakan materi muatan dalam RUU ini,” ujarnya.

Albert menyampaikan pandangan tersebut dalam pembahasan mengenai konsep illicit enrichment dan relevansinya terhadap rancangan regulasi di Indonesia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Update RUU Perampasan Aset, Komjak: Illicit Enrichment dari PBB Itu Bersifat Imbauan

Update RUU Perampasan Aset, Komjak: Illicit Enrichment dari PBB Itu Bersifat Imbauan

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 14:59 WIB

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang-Undang

DPR Setujui RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang-Undang

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:34 WIB

Akademisi Gontor soal RUU Perampasan Aset: Berpotensi Langgar Pancasila

Akademisi Gontor soal RUU Perampasan Aset: Berpotensi Langgar Pancasila

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 10:52 WIB

Akademisi Gontor: RUU Perampasan Aset Harus Tetap Lindungi Hak Kepemilikan Pribadi

Akademisi Gontor: RUU Perampasan Aset Harus Tetap Lindungi Hak Kepemilikan Pribadi

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 10:29 WIB

Menaker Tegaskan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Pembaruan Hukum Ketenagakerjaan

Menaker Tegaskan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Pembaruan Hukum Ketenagakerjaan

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 19:03 WIB

RUU Hak Cipta Ditargetkan Rampung 17 Desember 2026

RUU Hak Cipta Ditargetkan Rampung 17 Desember 2026

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 17:34 WIB

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Aspirasi Buruh Berujung Solusi

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Aspirasi Buruh Berujung Solusi

Bisnis | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:13 WIB

Baleg DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Hak Cipta

Baleg DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Hak Cipta

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:02 WIB

Daftar 13 Aturan Baru RUU Ketenagakerjaan, Larangan Tahan Ijazah hingga Perlindungan PHK

Daftar 13 Aturan Baru RUU Ketenagakerjaan, Larangan Tahan Ijazah hingga Perlindungan PHK

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 14:54 WIB

DPR Resmi Setujui RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif, Puan Tegaskan Komitmen Selesai 15 Desember

DPR Resmi Setujui RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif, Puan Tegaskan Komitmen Selesai 15 Desember

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 14:34 WIB

Terkini

Prabowo Diusul Punya 3 Wapres, PKB: Enggak Usah Ngadi-ngadi

Prabowo Diusul Punya 3 Wapres, PKB: Enggak Usah Ngadi-ngadi

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:49 WIB

Lelaki yang Perlahan Kembali, Lalu Pergi

Lelaki yang Perlahan Kembali, Lalu Pergi

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 15:48 WIB

Kekayaan Alam Melimpah Tapi Tak Mengalir ke Rakyat, Tamsil Linrung Sentil Pasal 33 UUD 1945

Kekayaan Alam Melimpah Tapi Tak Mengalir ke Rakyat, Tamsil Linrung Sentil Pasal 33 UUD 1945

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:44 WIB

Harga Bitcoin Bangkit di Atas USD60.000 Usai Jatuh ke Level Terendah

Harga Bitcoin Bangkit di Atas USD60.000 Usai Jatuh ke Level Terendah

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:35 WIB

10 Orang Terkaya Baru Indonesia: Prajogo Pangestu Merosot, Haji Isam Meroket?

10 Orang Terkaya Baru Indonesia: Prajogo Pangestu Merosot, Haji Isam Meroket?

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:35 WIB

BI Akan Pakai Big Data QRIS demi Genjot Kredit UMKM

BI Akan Pakai Big Data QRIS demi Genjot Kredit UMKM

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:32 WIB

Disokong Dana China, Bahlil Janji Program Hilirisasi Sentuh Pengusaha Kecil

Disokong Dana China, Bahlil Janji Program Hilirisasi Sentuh Pengusaha Kecil

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:30 WIB

Tak Hanya Bangun Baru, Pemerintah Ingin Perusahaan Renovasi Rumah Sekitar Operasional

Tak Hanya Bangun Baru, Pemerintah Ingin Perusahaan Renovasi Rumah Sekitar Operasional

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:25 WIB

Indonesia Diusulkan Punya 3 Wapres, Ketua DPD Ungkap Alasannya

Indonesia Diusulkan Punya 3 Wapres, Ketua DPD Ungkap Alasannya

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:23 WIB

Meski Suku Bunga Naik, BI Guyur Likuiditas Bank lewat Pangkas GWM dan Insentif KLM

Meski Suku Bunga Naik, BI Guyur Likuiditas Bank lewat Pangkas GWM dan Insentif KLM

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:21 WIB

×