Usai Kalimantan, Jepang Kirim Pasukan Padamkan Kebakaran di Mongolia

Suara.com - Pemerintah Jepang secara resmi akan menerjunkan tim pakar perlindungan kawasan hutan guna membantu pemulihan wilayah yang terdampak kebakaran padang rumput berskala masif di Mongolia.

Selain memimpin upaya restorasi lingkungan, para ahli dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) tersebut ditugaskan untuk mengkaji serta melaporkan besaran dampak kerusakan ekologis secara menyeluruh.

Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menegaskan komitmen Tokyo dalam mendukung pemulihan wilayah konservasi di negara tetangganya tersebut. Skema bantuan yang disiapkan mencakup pengerahan fasilitas teknis hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam hal manajemen pascabencana.

"Kami akan berkolaborasi erat dengan Pemerintah Mongolia untuk menyediakan paket kerja sama guna memulihkan kawasan yang terdampak," ujar Toshimitsu Motegi dalam konferensi pers di Tokyo.

Insiden kebakaran hebat tersebut diketahui bermula dari aktivitas operasional salah satu anak perusahaan raksasa telekomunikasi asal Jepang, KDDI Corp.

Pihak manajemen KDDI Corp mengonfirmasi bahwa kepulan asap dan percikan api sempat muncul dari bagian bawah armada kendaraan yang sedang mengangkut personel anak usahanya, Mobicom Corp, pada 8 Oktober lalu.

Peristiwa tersebut terjadi di kawasan vital Cagar Alam Numrug, Mongolia bagian timur. Kobaran api dengan cepat merembet dan membakar hamparan vegetasi padang rumput di sekitarnya.

Berdasarkan laporan media lokal setempat, amukan si jago merah telah menghanguskan sedikitnya 530.000 hektare lahan, atau menyapu sekitar 80 persen kawasan konservasi alam yang membentang di dekat perbatasan Mongolia dan Tiongkok.

Sebelum mengalihkan perhatian ke Mongolia, Pemerintah Jepang sebelumnya aktif memberikan dukungan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Kendati demikian, misi bantuan pemadaman di wilayah Kalimantan tersebut telah diakhiri secara resmi pada akhir September 2026. Pengakhiran operasi dilakukan setelah Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa proses penanganan di lapangan dapat dilanjutkan secara mandiri.

Perintah penghentian misi bantuan bencana internasional tersebut diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Jepang pada 29 September 2026. Langkah ini diambil usai Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan operasi helikopter Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) dalam menekan penyebaran titik api di titik-titik krusial.

Menanggapi rumor yang sempat beredar mengenai dugaan penolakan bantuan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penegasan resmi.

BNPB meluruskan bahwa penghentian tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh penolakan dari pihak Indonesia, melainkan karena masa penugasan armada bantuan internasional telah selesai. Selain itu, kapabilitas Satuan Tugas (Satgas) darat dan udara nasional dinilai telah memadai untuk melanjutkan sisa pemadaman.

Sepanjang masa penugasannya sejak 16 September 2026, sebanyak tiga unit helikopter CH-47 Chinook milik Pasukan Bela Diri Jepang telah menerbangkan lebih dari 40 kali operasi pemadaman udara (water bombing) dan menjatuhkan sekitar 220 ton air di sejumlah titik karhutla di Kalimantan.