REGIONAL:
- penyadapan sebagai pembina MC Bareskrim.
- Tersangka turut menyetujui penghapusan rekaman hasil penyadapan di sistem LIMS.
- Slamet terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara akibat operasi ilegal.
Suara.com - Bareskrim Polri kembali mengungkap tersangka baru dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yakni Irjen Pol. Slamet Uliandi
Dalam kasus penyadapan Prabowo Subianto, Irjen Pol. Slamet Uliandi ternyata memegang peran yang sangat sentral dan krusial dalam operasi senyap tersebut.
Bukan sekadar mengetahui, mantan Kepala Divisi TIK Polri ini diduga kuat berperan sebagai sosok penentu alias pemberi restu atas aksi intersepsi komunikasi tanpa prosedur resmi, hingga penghapusan berkas barang bukti digital.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membeberkan bahwa posisi Slamet Uliandi dalam struktur pengawasan teknologi intelijen kepolisian memberikannya otoritas besar dalam operasi gelap tersebut.
Lantas, seperti apa sebenarnya peran Irjen Slamet Uliandi di balik kasus yang mengguncang panggung politik nasional ini? Berikut ulasannya.
Jadi Dewan Pembina MC Bareskrim: Pemberi Izin Penyadapan
Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, Irjen Slamet Uliandi bertindak sebagai figur senior yang memegang kendali teknis di Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Pengaruh kuat ini tidak lepas dari rekam jejaknya yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri selama hampir satu dekade, yakni pada periode 2010 hingga 2019.
"Peran tersangka SU adalah sebagai dewan pembina dari MC Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019," ungkap Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Berkat posisinya sebagai dewan pembina, Slamet memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan izin manakala ada kegiatan provisioning atau penyadapan yang dijalankan oleh operator lapangan.
Dua tersangka lain yang bertindak sebagai eksekutor, yakni Kabagmon saat ini Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH) serta Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), diketahui harus mengantongi izin dari Slamet untuk melancarkan aksinya.
Beri Izin Hapus Rekaman Sadapan di Sistem Komputer LIMS
Tak hanya memberi lampu hijau untuk menyadap, Slamet Uliandi juga diduga kuat menjadi pihak yang menyetujui langkah penghapusan jejak digital hasil operasi gelap tersebut.
Penyidik mengungkap bahwa pada awal Oktober 2026 lalu, tersangka Ahrie Sonta sempat meminta izin langsung kepada Slamet untuk melenyapkan dokumen digital rekaman hasil penyadapan.
Penghapusan berkas tersebut dilakukan langsung pada sistem komputer Lawful Interception Management System (LIMS) sebelum praktik lancung ini akhirnya terendus dan terbongkar ke publik.
TERPOPULER