Homeless Media dan Negosiasi Kredibilitas dalam Masyarakat Jaringan

Suara.com - Homeless media atau media tanpa rumah selalu menarik diperbincangkan, baik oleh kalangan akademik ataupun praktisi media. Homeless media bisa jadi kompetitor media arus utama, atau sebaliknya justru menjadi model bisnis media di tengah gempuran layoff media arus utama. Sementara terkait pengakuan sebagai lembaga media yang terverifikasi, juga terus menjadi perdebatan.

Pertanyaannya sejauh mana pembaca homeless media memperhatikan status verifikasi media yang mereka konsumsi? Dalam konteks ini, jika merujuk media arus utama, verifikasi dilakukan sebagai bentuk pemenuhan standar profesionalitas. Dewan Pers adalah lembaga negara indenpenden yang bertanggungjawab melakukan verifikasi admistrasi dan faktual.

Verifikasi administrasi mencakup dokumen legal media, struktur redaksi, hingga alamat kantor. Sedangkan verifikasi faktual menyangkut pengecekan langsung terhadap praktik kerja jurnalistik, seperti proses liputan, penyuntingan, verifikasi informasi, serta penerapan standar etik redaksi.

Homeless media yang hanya memanfaatkan akun media sosial dinilai tidak memenuhi persyaratan tersebut. Padahal, berdasarkan Final Report Dewan Pers pada 2024, tercatat lebih dari 100 akun media sosial yang menunjukkan keragaman besar dalam bentuk produksi konten, dimana sebagian menghasilkan konten bergaya jurnalistik.

Kembali pada pertanyaan di atas, bahwa pembaca homeless media rasa-rasanya tidak pernah merisaukan status verifikasi tersebut. Pembaca hanya risau apabila konten yang dikonsumsi terlalu panjang, kemudian visual atau kemasannya tidak menarik.

Homeless media sejatinya tumbuh dengan memanfaatkan celah dalam ekosistem media digital. Kurasi algoritma mutlak oleh apa yang dianggap menarik dan relevan secara visual. Ini berdampak pada penyesuaian format, tempo, dan gaya penyajian agar sesuai dengan teknis platform demi menjaga jangkauan.

Dalam perspektif masyarakat jaringan atau network society, homeless media menjadi identitas budaya dan komunikasi dalam pertukaran makna. Penyajian konten jurnalistik yang dianggap usang diramu ulang dengan konsep kekinian untuk membangun kedekatan dengan audiens. Homeless media kerap kali juga menjadi pelopor dalam eksperimen postmodern.

Hal yang sepele misalnya, mungkin dulu praktisi media sulit membayangkan bagaimana fragmentasi berita disajikan dengan konsep short video berdurasi paling lama 1,5 menit dengan mengutamakan hook di awal cerita, isi konten, dan diakhiri call to action pada tubuh akhir berita.

Konsep berita pendek sebelumnya hanya dikenal di medium televisi, sepertinya halnya berita format package hardnews atau sound on tape (SOT). Praktik inipun dipicu bukan karena logika audiens, tetapi lebih karena keterbatasan durasi dalam rundown program buletin berita—yang kerap harus berbagi waktu dengan banyaknya slot iklan dalam satu program.

Eksperimen postmodern lainnya merujuk pada konten- konten homeless media yang menekankan hilangnya batas- batas konvensional, batas berita dan hiburan, publik dan privat, serta kaburnya jurnalisme, opini dan konten hiburan.

Berdasarkan pengamatan penulis, ada pula media arus utama yang kemudian mengikuti cara tersebut, tetapi ada juga yang mempertahankan status quo-nya dalam memproduksi konten jurnalistik. Jurno & D’Andréa menyebut beralihnya proses seleksi yang berlaku di meja redaksi sepenuhnya berdasar pada algoritma sebagai fenomena “platformisasi jurnalisme”. Algoritma tidak hanya menyaring tetapi juga membingkai konten.

Hal unik lainnya, perusahaan media arus utama mengelola keberadaan homeless media, berbagi kue iklan sekaligus memperlebar jangkauan jaringannya. Pada saat yang bersamaan, kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas, karena kepercayaan dengan segmentasi audiens yang jelas tetap menjadi modal utama di tengah gempuran konten para influencer.

Sementara perusahaan media arus utama yang tidak bergerak, hanya menjadikan media sosial sebagai mirroring dari konten jurnalistiknya atau tidak responsif terhadap algoritma yang menentukan visibilitas.

Dalam konteks ini, persaingan tidak lagi berlangsung antara media profesional dan non-profesional, melainkan antara aktor-aktor media yang memiliki kemampuan adaptasi berbeda terhadap logika platform.

Di sisi lain, homeless media secara tidak langsung telah berhasil membaca kegagalan media arus utama dalam menjangkau audiens baru—yang justru menjadi investasi penting bagi keberlanjutan eksistensi perusahaan media.

Keberhasilan ini memang tidak tanpa resiko, ketika logika platform sepenuhnya dominan, nilai- nilai verifikasi, akurasi dan keberimbangan berubah menjadi keputusan : cukup menarik dibagikan. Ketiadaan status kelembagaan juga membuat homeless media rawan tersangkut hukum akibat sengketa pemberitaan.

Pendekatan standar verifikasi Dewan Pers yang bersifat institusional memang penting, tetapi menjadi problematis dalam masyarakat jaringan yang bersifat fleksibel dan cepat berkembang. Homeless media dapat dengan mudah menyesuaikan konten dan pesannya sesuai perubahan lingkungan, sekaligus menjangkau lebih banyak audiens dalam waktu singkat. 

Jika tidak diwadahi, tantangannya bukan antara memilih media arus utama atau homeless media. Kredibilitas akan tetap bergantung pada kepastian bahwa, di tengah arus platformisasi, publik tetap mendapatkan rujukan informasi yang jelas, akurat dan layak dipercaya.

Kekosongan regulasi sama artinya membiarkan homeless media tumbuh tanpa kerangka etik yang diakui, sementara publik tidak mendapatkan panduan yang memadai untuk menilai kualitas dan akuntabilitas konten. Kredibilitas menjadi sesuatu yang subyektif,  karena popularitas, viralitas dan engagment yang menentukan—bukan oleh proses jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan...

Andreas Tri Pamungkas
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta