Ombudsman: Taksi Online Masih Bisa Gelar Promo

Suara.com - Revisi Permenhub No.32/2016 yang mengatur tentang pengoperasian taksi berbasis online di Tanah Air akan mulai diterapkan pada 1 April mendatang. Regulasi baru itu antara lain akan membatasi tarif minimum dan maksimum taksi online maupun konvensional di Indonesia.

Ombudsman, yang menerima Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto di Jakarta, Senin (20/3/2017) untuk membahas soal regulasi baru itu, mengatakan bahwa aturan ini diberlakukan agar ada payung hukum jelas bagi pengoperasian taksi berbasis online di Indonesia.

Selain itu, regulasi anyar ini juga akan membantu menciptakan persaingan yang sehat antara taksi online dan konvensional di Tanah Air, demikian kata Alvin Lie, salah satu anggota Ombudsman yang dihubungi Suara.com via telepon.

Meski demikian, jelas Alvin, aturan ini tak melarang perusahaan taksi online seperti Uber, Grab, atau Gojek untuk memberikan promo berupa pemotongan tarif kepada para pelanggannya.

"Mereka masih boleh melakukan promosi, tetapi tentu saja tidak secara terus-menerus," kata Alvin.

Sebelumnya Alvin mengingatkan bahwa regulasi yang sudah dibahas dan disosialisasikan sejak pertengahan tahun lalu itu dibuat untuk agar persaingan yang sehat dengan taksi konvensional tetap terjaga.

"Aturan tarif minimum dan maksimum adalah bentuk pengaturan yang jelas, agar taksi online dan taksi konvensional tak saling bunuh," jelas Alvin.

Alvin menambahkan bahwa penetapan tarif minimum dan maksimum dibuat agar "semua pemain, baik online maupun konvensional memperoleh laba yang wajar, cukup untuk memelihara kendaraan".

Sebelumnya pada pekan lalu tiga operator taksi online di Tanah Air, Grab, Uber, dan mengeluarkan pernyataan bersama yang isinya menyatakan keberatan terhadap beberapa isi revisi Permenhub No.32/2016.

Ketiga perusahaan antara lain keberatan atas aturan pembatasan kuota taksi online, menolak penetapan batas tarif minimum dan maksimum, serta menolak kewajiban mendaftarkan kendaraan yang digunakan sebagai taksi ke badan hukum atau koperasi.