"Apakah mendesak? Saya kira tidak mendesak, apalagi jumlah belanja yang cukup besar 500 unit tahun ini dari rencana 3.000 unit. Ditambah lagi kita tahu kebutuhan terbesar kita bukan di darat, tapi di laut dan di udara," kata Khairul.
Mengapa tidak mendesak? Pertama, kendaraan ini nantinya hanya akan berfungsi sebagai kendaraan operasional mobilitas semata para komandan dan personel karena Indonesia tidak menghadapi ancaman pertempuran jarak dekat yang membutuhkan Rantis Maung. Kecuali, kendaraan ini ditempatkan di daerah konflik seperti di Papua, dan Sulawesi Tengah.
"Kedua, dikaitkan dengan situasi Covid sekarang, lebih baik dana itu digunakan untuk membeli alat kesehatan. Jadi perlu dibeli namun tidak sebanyak itu dan perlu dikaji ulang jumlahnya, di titik-titik mana yang menjadi prioritas. Jangan sampai jadi terkesan mengabaikan situasi saat ini yang sedang berkonsentrasi dalam penanganan wabah Covid-19," katanya.
Ketiga, kata Khairul, adalah karena mesin Rantis Maung berasal dari impor punya Toyota.
"Kalau mesin masih impor kan artinya ada biaya tambahan yang mahal. Sebaiknya kita belanja seperlunya, selebihnya dialokasikan untuk pengembangan riset rantis, sehingga komponen impor menjadi sedikit bahkan sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.
Pertimbangan ekonomi nasional
Senada dengan itu, pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muhamad Haripin, melihat pembelian Rantis Maung didorong oleh pertimbangan "perintah presiden."
"Jadi ibarat kata lebih didorong oleh supply force bahwa Pindad punya maka dibeli oleh Kemhan. Dan tidak bisa dilepaskan dari konteks perintah presiden untuk refocusing anggaran dan mendorong ekonomi nasional," kata Haripin.
Prabowo Subianto sanggupi jadi menteri Jokowi, oposisi 'makin lemah' Covid-19: Mengapa Secapa AD masih gelar pembelajaran tatap muka hingga jadi klaster baru virus corona? Virus corona: TNI AU siapkan tiga pesawat di tengah evakuasi warga Jepang, AS dan Korea
Selain itu ia juga melihat pembelian Rantis Maung ini lebih condong ke pendekatan "membeli alatnya dulu baru memanfaatkan secara maksimal kemudian" dibandingkan pendekatan "merencanakan dahulu untuk membeli alat apa yang dibutuhkan".
"Rantis ini akan berguna maksimal jika digunakan sebagai transportasi pengaman perbatasan untuk mengatasi hambatan geografis seperti jalan yang rusak, sungai, dan lainnya," katanya.
Pakai mesin Toyota
Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini, mengapresiasi keputusan Prabowo membeli Rantis Maung dari Pindad karena merupakan bentuk spin in teknologi sipil yang diterapkan dalam produk militer di tengah sepinya order alutsista militer saat ini.
"Ini bukan saja menjamin kelangsungan operasional kendaraan taktis TNI, namun berpotensi memberikan kontribusi pajak dari penjualan versi sipil ke masyarakat. Namun perlu diingat, ini baru keterampilan menjahit saja karena mesin turbo dieselnya masih mendatangkan dari Toyota (melalui Astra)," kata Connie.
Connie mendorong Pindad agar menjadi manufaktur otomotif yang mampu membuat komponen utama rantis yaitu mesin diselnya.
"Karena penguasaan mesin diesel adalah salah satu kunci mesin pertahanan, mulai dari jeep, panser, tank hingga kapal perang membutuhkan mesin diesel. Anggap kita berpikir terjadi embargo, mampu tidak kita produksi Maung kalau diembargo misalnya." katanya.
Ia juga mengingatkan jangan sampai perintah presiden untuk mengunakan produk dalam negeri malah menimbulkan 'pemaksaan' yang mengakibatkan kesemuan (psudo) dalam industri pertahanan dan tekonologi.
"Seperti contoh dulu, Angkatan Darat order beberapa drone yang diproduksi swasta dalam negeri dan semuanya jatuh. Pas dicek ternyata beli dari luar dan diotak-atik, lalu dikasih merek seolah-olah buatan dalam negeri. Ini tidak boleh terjadi. Caranya dengan mengaktifkan KKIP, Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang diisi oleh orang-orang terpilih dan bersih," katanya.
Alasan Kemhan membeli Rantis Maung
Terkait prioritas belanja, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa Kemhan memprioritaskan belanja di dalam negeri.
"Dari total Rp117 triliun alokasi anggaran Kemhan 2020 digunakan 55% untuk belanja prajurit TNI dan ASN Kemhan-TNI, 20% operasional, perawatan alutsista dan lain-lain, ditambah fokus back up penanganan COVID-19," kata Dahnil Kamis (09/07) lalu.
Dahnil menambahkan, porsi anggara belanja alutsista yang kurang dari 25% dari total anggaran akan diprioritaskan ke industri dalam negeri, dan jika tersedia akan akan digunakan skema joint production supaya ada upaya alih teknologi, baru sisanya bila mendesak dan harus segera dan tidak ada substitusinya tentu kita beli dari negara produsen alutsista di luar negeri," jelasnya.
"Jadi, kalau bicara belanja Kemhan secara agregat maka 85% dibelanjakan di dalam negeri," katanya.
Selain Rantis Maung, sebelumnya Kemhan juga memesan 1.000 ventilator, 25 ribu pucuk senjata, dan empat miliar amunisi dari PT Pindad.