Suara.com - Di negara berkembang, kehadiran sepeda motor menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan jutaan sepeda motor melintas di berbagai jalan diberbagai negara, kegunaan sepeda motor bagi perekonomian tidak dapat disangkal.
Namun, rupanya muncul efek samping yang tak diinginkan akibat hal ini, memicu keluarnya regulasi nyeleneh.
Dilansir dari Rideapart, Rabu (10/2/2021), anggota parlemen dan politisi di Filipina disebut sedang menggodok aturan yang memuat cara-cara untuk 'mengekang' sepeda motor demi mengurangi tindak kejahatan.
Perkembangan terakhir, Kepala Penasihat Hukum Kepresidenan, Salvador Panelo, yang baru-baru ini mengusulkan larangan bagi pemotor untuk berboncengan.
Panelo menyatakan niatnya tersebut dalam upacara peluncuran Satuan Sepeda Motor Taktis Polisi Nasional Filipina, atau PNP-TMRU.
Dalam sebuah pernyataan, kuasa hukumnya mengatakan bahwa langkah ini perlu diambil untuk melindungi orang tak bersalah.
"Mari kita larang orang lain mengendarai sepeda motor. Cukup satu pengendara saja".
Selanjutnya, dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa bahkan anggota keluarga tidak boleh diizinkan untuk mengendarai sepeda motor bersama karena mudah bagi pelaku tindak kejahatan untuk menyamar sebagai anggota keluarga meskipun sebenarnya bukan.
“Kalau kita tidak melarang naik tandem, akan selalu ada penembakan, karena mereka selalu bisa berpura-pura menjadi suami istri, ayah dan anak,” tambah Panelo.
Hal itu pasti akan berdampak besar pada ratusan ribu orang Filipina yang bergantung pada pembonceng untuk mencapai berpergian setiap hari. Bagi banyak keluarga di kelas bawah dan menengah, sepeda motor adalah satu-satunya alat transportasi pribadi mereka.
TERPOPULER
