Suara.com - Usai sempat bikin heboh dengan wacana pelarangan bagi pemotor untuk berboncengan, kini lagi-lagi Filipima kembali menjadi sorotan usai mencuatnya wacana yang 'anti mainstream'.
Dilansir dari Rideapart, Kamis (18/2/2021), politisi setempat, Eric Olivarez mengemukakan wacana kebijakan guna memperketat kepemilikan helm.
Pada wacana tersebut, disebutkan bahwa pemotor wajib mendaftarkan helm sebagaimana mereka mandaftarkan motor maupun mencari SIM (Surat Izin Mengemudi). Hal ini diwajibkan sebagai syarat untuk mendapatkan SIM.
Tak mengejutkan jika wacana ini mendapat respons negatif dari para pemotor, apalagi terdapat adanya pengeluaran tambahan guna 'melegalkan' penggunaan helm.
Banyak warga yang turun ke media sosial untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan menganggap RUU DPR 5136 baru Olivarez sebagai diskriminasi.
Kebanyakan mereka menganggap bahwa kebijakan ini menjadi bentuk ketidak pengertian ke publik. Anggota kongres kemudian menyatakan bahwa dia telah meminta agar RUU ini ditangguhkan.
Anggota Kongres Olivarez memposting di Facebook dan halaman media sosial lainnya tentang niatnya agar RUU yang dia ajukan ditangguhkan.
"Saya meminta sekretaris komite untuk menunda undang-undang yang diusulkan ini," katanya dalam posting panjang dalam bahasa Filipina.
Ternyata, alasan di balik pembuatan RUU ini adalah untuk mengurangi ancaman penjahat 'tandem', alasan yang sama dengan munculnya wacana pelarangan pemotor untuk berboncengan.
TERPOPULER
