alexametrics

Gunakan Alat Pengukur Kebisingan Knalpot, Aparat Malah Minta Maaf, Ada Apa?

Cesar Uji Tawakal | Gagah Radhitya Widiaseno
Gunakan Alat Pengukur Kebisingan Knalpot, Aparat Malah Minta Maaf, Ada Apa?
Ilustrasi Satlantas Polresta Surakarta bersama Tim Sparta (Sang Penjaga Surakarta)  merazia knalpot brong di Mapolres II Surakarta, Sabtu (19/12/2020) malam.(Suara.com/Ronald Seger Prabowo)

Aparat meminta maaf terkait adanya razia knalpot bising dengan menggunakan alat pengukur suara.

Suara.com - Akhir-akhir ini, aparat rajin untuk menggelar pemotor yang menggunakan knalpot bising. Banyak pemotor yang menggunakan knalpot bising terjaring razia.

Beberapa aparat menggunakan alat untuk mengukur kebisingan saat melakukan razia. Tetapi hal tersebut ternyata menimbulkan permasalahan. Lho kok bisa?

Hal ini lantaran belum ada regulasi yang jelas dalam mengatur ambang batas suuara dari knalpot bising di jalan.

Kasi Gar Subdit Gakkum Dirlantas Polda Lampung Kompol Poeloeng Arsa Sidanu mengatakan pengukuran kebisingan knalpot di jalan oleh aparat belum memiliki landasan hukum.

Baca Juga: Moge Mewah Terjaring Razia di Kawasan Wisata Lembang

"Saya dan kami dari Siger Gakkum Official menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan petugas polisi lalu lintas di jalan terkait pengukuran kebisingan yang sudah kita sampaikan di video atau konten sebelumnya bahwa berdasarkan peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2019 tidak berlaku untuk di jalan," kata Poeloeng dalam video akun Youtube Siger Gakkum Official.

Memang sebelumnya, akun Youtube tersebut pernah mengunggah saat diadakan razia, aparat menggunakan lat sound level untuk mengukur tingkat kebisingan. Hal tersebut dianggap kurang tepat untuk beberapa pihak.

Kasi Gar Subdit Gakkum Dirlantas Polda Lampung Kompol Poeloeng Arsa Sidanu (Youtube)
Kasi Gar Subdit Gakkum Dirlantas Polda Lampung Kompol Poeloeng Arsa Sidanu (Youtube)

Menurut penuturan Poeloeng, jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 56 Tahun 2019 dalam mengukur suara knalpot kategori M, kategori N, dan kategori L. Aturan ini dijelaskan untuk mengukur kebisingan saat uji kelailkan kendaraan.

"Peraturan Menteri LHK tersebut berlaku untuk kendaraan yang diproduksi yang akan dijual ke konsumen di dealer," kata Poeloeng.

"Pengukuran kebisingan berdasarkan batas desibel atau dengan menggunakan batas desibel meter di jalan atau disebut in used oleh konsumen di jalan itu peraturannya belum ada. Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," tambahnya.

Baca Juga: Gak Ada kapoknya! Puluhan Pemotor Knalpot Bising Dirazia di Jakarta Semalam

Meski begitu, polisi tetap akan menindak tegas jika pemotor tidak menggunakan knalpot bukan bawaan pabrik.

Jadi, sebaiknya tetap menggunakan knalpot bawaan pabrik agar tidak ditilang polisi.

Untuk melihat video permohonan maaf dari aparat, silakan klik DI SINI!

Komentar