Suara.com - Presiden Joko Widodo menghadiri Hari Ulang Tahun atau HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam kesempatan itu, beliau mengungkapkan agar masyarakat, khususnya kader (PDIP) tidak boleh mundur menjaga kekayaan alam Indonesia.
Dikutip dari kantor berita Antara, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengingatkan soal pernyataan Presiden Soekarno pada 1965 untuk menolak ketergantungan pada imperialisme.
"Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut karena kekayaan alam ada di Indonesia, kita ingin dinikmati oleh rakyat kita," paparnya.
"Memperluas kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan, Bung Karno pada 1965 sudah menyampaikan itu: supaya kita tidak didikte dan menggantungkan diri ke negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari, berdikari, berdikari," lanjut Presiden.
Karena itu, walau pemerintah kerap ditakut-takuti soal pengembalian Freeport maupun soal penghentian ekspor nikel dalam bentuk mentah, namun pemerintah tidak mundur.
"Kita terus, walau kita ditakut-takuti soal nikel, kalah di WTO kita tetap terus, justru kita stop bauksit, pertengahan tahun mungkin tambah lagi stop tembaga," lanjut Presiden.
"Semua harus terintegrasi dan kita harap nantinya jadi ekosistem bagi kendaraan listrik yang memberikan sebuah masa depan yang cerah. Karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik. Akan tetapi tentu tahapannya masuk ke baterai listrik lebih dulu," ujar Presiden Joko Widodo, tentang kendaraan listrik.
Disebutkan pula dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan soal gugatan Uni Eropa atas Indonesia ke World Trade Organization (WTO) terkait penghentian ekspor nikel mentah.
"Saya menyampaikan dalam forum itu karena yang menggugat Uni Eropa saat penyelenggaraan KTT, ini kesempatan. Saya menyampaikan kemitraan itu harus setara, dan tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada negara mendikte dan tidak boleh negara-negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari negara kita," tandas Presiden RI.
Presiden menambahkan, Pemerintah ingin membangun sistem besar agar sumber daya alam Indonesia seperti nikel, bauksit, tembaga, timah betul-betul terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi atau setengah serta memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
"Nikel kami stop tiga tahun yang lalu. Dulu waktu masih mentah kami ekspor nilainya hanya Rp 17 triliun, setelah stop tiga tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih Rp 360 triliun. Bauksit kami umumkan Desember stop juga mulai Juni 2023, dan akan kami hilirisasi di dalam negeri. Tidak tahu lompatannya, namun kurang lebih dari Rp 20 triliun menjadi Rp 60-70 triliun," tukas Presiden.
Menurut Presiden Joko Widodo, pekerjaan itu memang tidak mudah karena tambah nikel, bauksit, timah tersebar di Sulawesi, Maluku, Belitung, Kalimantan Barat, Bintan dan daerah lainnya.
Dan meski pun Indonesia kalah saat digugat Uni Eropa ke WTO untuk penghentian ekspor nikel, Presiden menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri agar tidak mundur.
TERPOPULER
