Suara.com - Kaca spion merupakan salah satu elemen vital pada sepeda motor yang memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan saat berkendara. Tak sedikit pemotor yang tertarik untuk melakukan modifikasi pada spion mereka, baik untuk alasan estetika maupun fungsionalitas.
Namun, perlu diingat bahwa modifikasi spion harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pasalnya ada aturan tertulis yang mengatur tentang pergantian spion yang tepat.
Aturan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 (PP No. 55/2012).
Pasal 285 UU LLAJ mengindikasikan bahwa pemotor yang tidak memenuhi standar teknis dan keselamatan jalan, termasuk kondisi kaca spion, dapat dikenai sanksi hukuman penjara hingga 1 bulan atau denda maksimal Rp 250 ribu.
Pasal 48 ayat (1) UU LLAJ dengan tegas menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus mematuhi standar teknis dan keselamatan. Persyaratan teknis ini meliputi aspek-aspek seperti emisi gas buang, tingkat kebisingan, sistem rem, lampu, dan lain-lain.
PP No. 55/2012 dalam Pasal 37 ayat (b) menjelaskan bahwa kaca spion kendaraan bermotor harus memenuhi standar persyaratan tertentu, antara lain: 1. Jumlah minimal 2 buah, 2. Terbuat dari kaca atau bahan lain yang memungkinkan penglihatan ke samping dan belakang dengan jelas, 3. Tidak mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat.
Dari penjabaran ini, dapat disimpulkan bahwa modifikasi spion diperbolehkan selama pengendara masih dapat melihat dengan jelas objek di sekitar samping dan belakang kendaraan, spion dipasang di kedua sisi (kanan dan kiri), dan mudah dijangkau oleh pandangan pengendara.
Namun, penting untuk diingat bahwa modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di sekitar. Oleh karena itu, selalu utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.
Baca Juga: Beasiswa SMK Jakarta dan Tangerang dari PT Wahana Makmur Sejati
