Kebijakan Pemerintah Tidak Jelas, Maka Motors: Subdisi Motor Listrik Ada atau Enggak Tahun Ini?

Suara.com - CEO & Founder MAKA Motors, Raditya Wibowo meminta pemerintah segera kembali memberikan insentif kepada industri motor listrik dan lebih dari itu memberikan kepastian kepada pasar apakah akan ada insentif lagi untuk industri pada tahun ini atau tidak.

Raditya, dalam siaran pers pekan ini, mengingatkan insentif berupa subsidi sebesar Rp7 juta untu pembeli yang sempat dihadirkan oleh pemerintah pada tahun 2024 lalu, terbukti meningkatkan gairah konsumen yang hendak beralih ke kendaraan ramah lingkungan hingga mencapai 63.000 unit.

Namun, ketika subsidi tersebut tidak lagi diberlakukan, penjualan kendaraan di segmen elektrik tidak lagi subur seperti pada tahun sebelumnya. Penjualan kendaraan elektrik hanya dapat menyentuh angka 2000 unit pada kuartal pertama tahun ini.

“Ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi sepeda motor listrik cukup kontraproduktif dan menciptakan kebimbangan baik untuk pelaku industri maupun konsumen. Kita sudah melihat bagaimana insentif di tahun 2024 mampu mengakselerasi adopsi motor listrik,” kata Raditya Wibowo dalam keterangan resminya, Jumat (23/5/2025).

Dengan adanya penurunan penjualan yang cukup mengkhawatirkan di segmen roda dua elektrik, pihaknya berharap pemerintah mempercepat dalam mengambil langkah yang kongkret untuk menyuburkan kembali penjualan kendaraan di segmen tersebut.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah memiliki urgensi tinggi untuk segera mengumumkan kelanjutan atau perubahan skema subsidi kendaraan listrik. Penundaan keputusan akan menjadi batu sandungan serius bagi program adopsi kendaraan listrik yang tengah diupayakan.

“Tapi, yang lebih mendesak saat ini adalah kejelasan dari pemerintah. Apakah subsidi akan dilanjutkan atau tidak, keputusan itu penting untuk segera diumumkan. Jangan biarkan konsumen terus berada dalam ketidakpastian yang justru sangat menghambat pertumbuhan pasar motor listrik Indonesia,” ujar dia.

“Kami sangat berharap pengumuman dan implementasi kebijakan subsidi yang jelas dapat dilakukan paling lambat pada semester pertama tahun 2025, sehingga momentum positif adopsi kendaraan listrik dapat terus terjaga,” tambah dia.

Hal ini diyakininya dapat membantu pemerintah yang memiliki target penjualan untuk kendaraan roda di segmen elektrik yang mencapai 200 ribu unit hingga akhir 2025.

Pemerintah Indonesia telah menghentikan subsidi untuk motor listrik sejak Oktober 2024 yang lalu. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah mengusulkan untuk menghadirkan bantuan baru sejak November tahun lalu.

“Menunda kepastian sama dengan menunda potensi besar pasar kendaraan listrik nasional. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai kelanjutan subsidi ini pada semester pertama tahun 2025, demi menjaga keberlangsungan pertumbuhan industri dan memberikan kepastian bagi konsumen,” harap Raditya.

Sebelumnya pada awal bulan ini Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) juga mengeluhkan penjualan yang semakin turun akibat tidak jelasnya kebijakan pemerintah.

Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi, mengatakan saat ini telah terjadi perlambatan produksi karena masih ada stok yang belum diserap. Alhasil perencanaan jangka panjang yang telah dibuat oleh industri sejak program subsidi berjalan, mengalami tantangan dalam realisasinya.

"AISMOLI berharap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat fokus kepada program yang dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan berdampak langsung," ujar Budi, Sabtu (3/5/2025).

Ia menambahkan, produsen sepeda motor listrik kini bertransformasi dengan strategi masing-masing untuk mengatasi hold buying dari masyarakat yang masih menanti program subsidi.

Sebagian produsen mulai berfokus pada target pasar bisnis dan mengembangkan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan pasar dengan harga terjangkau.

Komunikasi mengenai keunggulan teknologi motor listrik yang memberikan banyaknya penghematan dari bahan bakar, biaya servis dan pajak tahunan untuk penggunanya, semakin ditingkatkan.

"Momentum ini perlu didukung oleh pemangku kepentingan dalam ekosistem sepeda motor listrik terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan," kata Budi.

AISMOLI mendesak pemerintah untuk membuat peta jalan kendaraan listrik dan fokus membantu pertumbuhan supply chain industri sepeda motor listrik.

Dengan membangun ekosistem dan supply chain secara efektif, diharapkan industri dapat memproduksi sepeda motor listrik yang terjangkau dan memiliki kualitas yang handal. Selain itu SPKLU sepeda motor listrik perlu diperbanyak.

Pemerintah juga perlu serius menyiapkan industri lokal agar dapat memproduksi produk hulu ke hilir dengan kualitas yang baik.

Lebih lanjut, AISMOLI memohon pemerintah mendukung pertumbuhan sepeda motor listrik melalui kebijakan-kebijakan non-fiskal termasuk zona parkir gratis, kemudahan mengurus surat-surat dan lain-lain.