- Pemkot Samarinda menyewa Land Rover Defender operasional seharga Rp160 juta setiap bulannya.
- Skema sewa dipilih karena terkendala aturan pembelian mobil pelat merah dari agen tunggal.
- Kendaraan SUV dipilih sebagai solusi operasional tamu VIP untuk menerobos medan banjir Samarinda.
Harga Sewa Setahun Bisa Beli Apa?
Mari kita berandai-andai. Jika biaya sewa adalah Rp160 juta per bulan, maka dalam satu tahun, anggaran yang dikeluarkan untuk satu unit Land Rover Defender ini mencapai:
> Rp160.000.000 x 12 bulan = Rp1,92 Miliar per tahun.
Dengan uang Rp1,92 Miliar per tahun tersebut, jika dikonversikan ke dunia otomotif, Anda bisa membeli:
- Sekitar 4-5 Unit Toyota Hilux Double Cabin:
Kendaraan ini adalah "tulang punggung" operasional lapangan di pemerintahan daerah. Dengan harga di kisaran Rp400-450 jutaan, 5 unit Hilux bisa menjangkau 5 kecamatan atau dinas berbeda untuk keperluan evakuasi banjir, pemantauan proyek infrastruktur, atau distribusi logistik ke wilayah pelosok yang sulit dijangkau mobil biasa.
- Sekitar 4 Unit Mitsubishi Pajero Sport atau Toyota Fortuner:
Ini adalah standar mobil dinas eselon menengah-atas di Indonesia. Dengan anggaran Rp1,92 Miliar, pemerintah bisa melakukan peremajaan armada dinas untuk 4 pejabat atau kepala dinas sekaligus. Kendaraan SUV ladder frame ini sangat tangguh untuk kondisi jalan di daerah yang belum mulus.
- Sekitar 6-7 Unit Toyota Innova Zenix Hybrid:
Pilihan yang sangat rasional untuk mobil dinas pelayanan publik dan operasional kantor. Selain irit bahan bakar, mobil ini sangat nyaman untuk membawa tamu VIP (seperti yang disebutkan Pemkot Samarinda) atau untuk mobilisasi staf dalam jumlah banyak (kapasitas 7 penumpang).
- Sekitar 8-10 Unit Toyota Rush atau Mitsubishi Xpander:
Untuk kebutuhan operasional dinas yang membutuhkan jumlah unit banyak. Mobil-mobil di kelas Low SUV/MPV ini sangat cocok untuk mobil operasional rutin, dinas ke lapangan, atau kebutuhan administratif lainnya yang menuntut efisiensi tinggi tanpa mengurangi fungsionalitas.
Apakah langkah sewa ini adalah solusi cerdas atau justru perlu evaluasi anggaran di masa depan? Hal ini tentu kembali pada pertimbangan kebutuhan operasional daerah dan kebijakan yang diambil Pemkot Samarinda setelah kontrak berakhir di Oktober 2026 mendatang.
TERPOPULER
