Pemkot Samarinda Sewa Land Rover Defender Rp160 Juta Sebulan, Bisa Buat Beli Mobil Dinas Apa?

Nur Khotimah, Gagah Radhitya Widiaseno

Jum'at, 13 Maret 2026 | 12:40 WIB
Pemkot Samarinda Sewa Land Rover Defender Rp160 Juta Sebulan, Bisa Buat Beli Mobil Dinas Apa?
Mobil dinas yang disewa Pemkot Samarinda (Facebook)
baca 10 detik
  • Pemkot Samarinda menyewa Land Rover Defender operasional seharga Rp160 juta setiap bulannya.
  • Skema sewa dipilih karena terkendala aturan pembelian mobil pelat merah dari agen tunggal.
  • Kendaraan SUV dipilih sebagai solusi operasional tamu VIP untuk menerobos medan banjir Samarinda.

Suara.com - Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan perbincangan hangat mengenai kendaraan dinas yang digunakan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Sorotan publik tertuju pada sebuah unit Land Rover Defender yang tampak gagah dan mewah. Publik sempat membandingkannya dengan pemberitaan mobil dinas kepala daerah lain yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Namun, benarkah mobil tersebut dibeli dengan harga fantastis? Ternyata, faktanya tidak demikian.

Bukan Milik, Tapi Sewa

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang, memberikan klarifikasi langsung untuk meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut berstatus sewa, bukan aset milik pemerintah kota.

"Mobil Defender itu memang sewa. Kontraknya dimulai 2023 sampai Oktober 2026. Nominalnya Rp160 juta per bulan," ungkap Dilan. Mobil ini didapatkan melalui kontrak kerja sama dengan PT Indorent Tbk.

Mengapa Tidak Beli Saja?

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mengapa Pemkot Samarinda tidak membelinya langsung? Dilan menjelaskan bahwa pada tahun 2022, pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan dana sekitar Rp4 miliar untuk membeli kendaraan operasional.

Namun, rencana tersebut kandas di tengah jalan.

baca juga

"Kita waktu itu mau beli, tapi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tidak bisa mengeluarkan pelat merah. Jadi pembelian tidak bisa dilakukan," jelasnya.

Setelah berkonsultasi dengan LKPP, skema sewa menjadi satu-satunya solusi prosedural yang memungkinkan untuk pengadaan unit tersebut.

Lebih Efisien atau Justru Pemborosan?

Banyak yang bertanya mengapa biaya sewanya mencapai Rp160 juta per bulan. Menurut Dilan, skema sewa justru dianggap lebih efisien dari sisi teknis. Seluruh biaya perawatan, servis, hingga dukungan teknis sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.

"Bahkan kalau servis, mekaniknya datang langsung ke sini karena mobil ini tidak bisa diservis sembarangan," tambahnya.

Selain itu, pemilihan SUV kelas atas seperti Land Rover Defender bukan sekadar gaya. Medan jalanan di Samarinda yang menantang, termasuk potensi banjir, menjadi alasan utama. Mobil ini dinilai memiliki ketangguhan yang mumpuni untuk melayani tamu VIP di berbagai kondisi lapangan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kembalikan Mobil Dinas Rp8,5 M tapi Terciduk Pakai Range Rover Mewah, Gubernur Kaltim Ganti Mobil?

Kembalikan Mobil Dinas Rp8,5 M tapi Terciduk Pakai Range Rover Mewah, Gubernur Kaltim Ganti Mobil?

Otomotif | Kamis, 12 Maret 2026 | 11:43 WIB

PDIP Soroti 800 Lubang Tambang Terbengkalai di Kalsel, Sudah Telan 20 Korban Jiwa

PDIP Soroti 800 Lubang Tambang Terbengkalai di Kalsel, Sudah Telan 20 Korban Jiwa

News | Selasa, 10 Maret 2026 | 18:00 WIB

Bukan Cuma Mobil Dinas Rp8,5 M, Anggaran Tim Ahli Gubernur Kaltim Juga Tembus Rp10,5 M

Bukan Cuma Mobil Dinas Rp8,5 M, Anggaran Tim Ahli Gubernur Kaltim Juga Tembus Rp10,5 M

Otomotif | Selasa, 10 Maret 2026 | 11:27 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×