Pemkot Samarinda Sewa Land Rover Defender Rp160 Juta Sebulan, Bisa Buat Beli Mobil Dinas Apa?

Suara.com - Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan perbincangan hangat mengenai kendaraan dinas yang digunakan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Sorotan publik tertuju pada sebuah unit Land Rover Defender yang tampak gagah dan mewah. Publik sempat membandingkannya dengan pemberitaan mobil dinas kepala daerah lain yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Namun, benarkah mobil tersebut dibeli dengan harga fantastis? Ternyata, faktanya tidak demikian.

Bukan Milik, Tapi Sewa

Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang, memberikan klarifikasi langsung untuk meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut berstatus sewa, bukan aset milik pemerintah kota.

"Mobil Defender itu memang sewa. Kontraknya dimulai 2023 sampai Oktober 2026. Nominalnya Rp160 juta per bulan," ungkap Dilan. Mobil ini didapatkan melalui kontrak kerja sama dengan PT Indorent Tbk.

Mengapa Tidak Beli Saja?

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mengapa Pemkot Samarinda tidak membelinya langsung? Dilan menjelaskan bahwa pada tahun 2022, pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan dana sekitar Rp4 miliar untuk membeli kendaraan operasional.

Namun, rencana tersebut kandas di tengah jalan.

"Kita waktu itu mau beli, tapi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tidak bisa mengeluarkan pelat merah. Jadi pembelian tidak bisa dilakukan," jelasnya.

Setelah berkonsultasi dengan LKPP, skema sewa menjadi satu-satunya solusi prosedural yang memungkinkan untuk pengadaan unit tersebut.

Lebih Efisien atau Justru Pemborosan?

Banyak yang bertanya mengapa biaya sewanya mencapai Rp160 juta per bulan. Menurut Dilan, skema sewa justru dianggap lebih efisien dari sisi teknis. Seluruh biaya perawatan, servis, hingga dukungan teknis sepenuhnya ditanggung oleh penyedia.

"Bahkan kalau servis, mekaniknya datang langsung ke sini karena mobil ini tidak bisa diservis sembarangan," tambahnya.

Selain itu, pemilihan SUV kelas atas seperti Land Rover Defender bukan sekadar gaya. Medan jalanan di Samarinda yang menantang, termasuk potensi banjir, menjadi alasan utama. Mobil ini dinilai memiliki ketangguhan yang mumpuni untuk melayani tamu VIP di berbagai kondisi lapangan.

Harga Sewa Setahun Bisa Beli Apa?

Mari kita berandai-andai. Jika biaya sewa adalah Rp160 juta per bulan, maka dalam satu tahun, anggaran yang dikeluarkan untuk satu unit Land Rover Defender ini mencapai:

> Rp160.000.000 x 12 bulan = Rp1,92 Miliar per tahun.

Dengan uang Rp1,92 Miliar per tahun tersebut, jika dikonversikan ke dunia otomotif, Anda bisa membeli:

• Sekitar 4-5 Unit Toyota Hilux Double Cabin:

Kendaraan ini adalah "tulang punggung" operasional lapangan di pemerintahan daerah. Dengan harga di kisaran Rp400-450 jutaan, 5 unit Hilux bisa menjangkau 5 kecamatan atau dinas berbeda untuk keperluan evakuasi banjir, pemantauan proyek infrastruktur, atau distribusi logistik ke wilayah pelosok yang sulit dijangkau mobil biasa.

• Sekitar 4 Unit Mitsubishi Pajero Sport atau Toyota Fortuner:

Ini adalah standar mobil dinas eselon menengah-atas di Indonesia. Dengan anggaran Rp1,92 Miliar, pemerintah bisa melakukan peremajaan armada dinas untuk 4 pejabat atau kepala dinas sekaligus. Kendaraan SUV ladder frame ini sangat tangguh untuk kondisi jalan di daerah yang belum mulus.

• Sekitar 6-7 Unit Toyota Innova Zenix Hybrid:

Pilihan yang sangat rasional untuk mobil dinas pelayanan publik dan operasional kantor. Selain irit bahan bakar, mobil ini sangat nyaman untuk membawa tamu VIP (seperti yang disebutkan Pemkot Samarinda) atau untuk mobilisasi staf dalam jumlah banyak (kapasitas 7 penumpang).

• Sekitar 8-10 Unit Toyota Rush atau Mitsubishi Xpander:

Untuk kebutuhan operasional dinas yang membutuhkan jumlah unit banyak. Mobil-mobil di kelas Low SUV/MPV ini sangat cocok untuk mobil operasional rutin, dinas ke lapangan, atau kebutuhan administratif lainnya yang menuntut efisiensi tinggi tanpa mengurangi fungsionalitas.

Apakah langkah sewa ini adalah solusi cerdas atau justru perlu evaluasi anggaran di masa depan? Hal ini tentu kembali pada pertimbangan kebutuhan operasional daerah dan kebijakan yang diambil Pemkot Samarinda setelah kontrak berakhir di Oktober 2026 mendatang.