- Pemprov Banten menghapus pajak kendaraan listrik menyusul instruksi pemerintah pusat melalui Surat Edaran Mendagri pada April 2026.
- Kebijakan penghapusan pajak kendaraan listrik bertujuan mendukung efisiensi energi nasional serta mempercepat transisi menuju transportasi ramah lingkungan.
- Pemprov Banten mengantisipasi potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah akibat kebijakan insentif pajak kendaraan listrik bagi para pemiliknya.
Oleh karena itu, pemerintah menilai insentif ini penting untuk mendorong efisiensi dan ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih di sektor transportasi.
Agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana di atas kertas, Mendagri juga meminta para gubernur untuk melaporkan implementasi insentif di daerah masing-masing kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 31 Mei 2026.