REGIONAL:
- Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah provinsi untuk menggratiskan pajak kendaraan listrik melalui surat edaran tertanggal 24 April 2026.
- Kebijakan ini bertujuan mempercepat transisi energi bersih serta meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi nasional di sektor transportasi Indonesia.
- Gubernur diwajibkan melaporkan implementasi insentif pajak daerah kepada Kementerian Dalam Negeri paling lambat pada tanggal 31 Mei 2026.
Suara.com - Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di seluruh provinsi Indonesia untuk menggratiskan pajak kendaraan listrik. Dorongan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada Jumat (24/4/2026).
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Tito meminta pemerintah provinsi memberikan insentif untuk kendaraan listrik.
Arahan tersebut disampaikan setelah pada April ini juga pemerintah pusat menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat, yang di dalamnya mengenakan PKB atau pajak tahunan dan BBNKB untuk kendaraan listrik.
Tapi kini Tito meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak kepada pemilik kendaraan listrik.
“Pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai, termasuk pada kendaraan bermotor yang dilakukan konversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai,” tulis Mendagri yang dikutip dalam SE tersebut, Jumat (24/4/2026).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang percepatan program kendaraan listrik, sekaligus turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026.
Selain itu, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang memengaruhi ketersediaan dan harga energi, khususnya minyak dan gas yang berdampak pada perekonomian dalam negeri.
Oleh karena itu, pemerintah menilai insentif ini penting untuk mendorong efisiensi dan ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih di sektor transportasi.
Agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana di atas kertas, Mendagri juga meminta para gubernur untuk melaporkan implementasi insentif di daerah masing-masing kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 31 Mei 2026.
TERPOPULER