Suara Ponorogo - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan imbauan terkait pembongkaran tugu perguruan silat yang mencuatkan polemik di Kabupaten Ponorogo.
Respons terhadap imbauan tersebut, beberapa pengurus perguruan silat di wilayah tersebut masih belum menentukan sikap apakah mereka akan menyetujui atau menolak.
Terkait imbauan tersebut, Wakil Ketua 1 bidang organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) cabang Ponorogo, Tjatur Margo Suwahyo, mengatakan bahwa keputusan ada pada pihak yang berwenang di Ponorogo, yaitu Bupati Sugiri Sancoko.
Tjatur menyampaikan hal ini dalam deklarasi damai dengan beberapa perguruan silat di Pendopo Agung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo pada Kamis (06/07/2023).
"Terkait imbauan tersebut kita serahkan kepada Bupati yang mempunyai kewenangan di wilayah Ponorogo" ungkap Tjatur.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ketua Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda (PSHWTM) cabang Ponorogo, Langen Triono.
Dia berpendapat bahwa terkait imbauan pembongkaran tugu dari Bakesbangpol Jatim, Pemerintah Daerah (Pemda) atau Forkopimda harus mengambil tindakan lanjutan.
Pemkab Ponorogo diminta untuk membuat keputusan yang arif dan bijaksana, dengan harapan bahwa keputusan tersebut tidak akan memicu ketegangan dalam situasi dan kondisi keamanan di Ponorogo.
"Saya yakin pemimpin di Ponorogo akan mengambil keputusan yang tepat dalam merespons himbauan tersebut." kata Langen optimis.
Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyatakan bahwa surat imbauan pembongkaran tugu dari Bakesbangpol harus dihadapi dengan kepala dingin.
Orang nomor satu di Ponorogo telah mengumpulkan semua ketua perguruan pencak silat di wilayah bumi reog ini.
Tidak hanya ketua perguruan silat, Pemkab Ponorogo juga mengundang Polres dan Kodim 0802 Ponorogo dalam rapat tersebut.
“Kami bersama Forkopimda dan ketua perguruan silat akan bekerja sama untuk menciptakan solusi yang paling optimal." kata Bupati Sugiri Sancoko.
Permasalahan terkait himbauan pembongkaran tugu perguruan silat ini masih mengundang perhatian publik.
Meskipun beberapa pengurus perguruan silat belum menyampaikan sikap pasti, tetapi harapannya adalah bahwa keputusan yang diambil oleh Pemda akan mempertimbangkan aspek kebijakan yang bijaksana.
TERPOPULER
