Infografis
“Perlu dibiasakan membaca perjanjian hukum terlebih dahulu sebelum setuju, sebelum memasang fasilitas yang akan digunakan, yang umumnya persetujuan memberi hak akses penggunaan data pribadi kepada pihak lain,” ujar Hari.
Sesi yang membahas UU ITE dan PDP yang dibawakan oleh Teddy Sukardi mengupas tuntas mengenai UU ITE, termasuk kontroversi UU ITE yang disebut pasal karet atau multitafsir.
“UU ITE sering kali disebut sebagai peraturan yang multitafsir atau disebut juga pasal karet, justru memang karena teknologi terus berkembang maka UU ITE akan tetap menjadi peraturan yang memiliki banyak makna untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut dan kondisi yang berbeda-beda serta memang harus dinamis karena mencakup banyak hal dan memang hubungan antar manusia itu sangat beragam,” tegas Teddy.
Materi terakhir di kegiatan ini adalah Keterampilan dan Keselamatan Digital Sektor Pemerintahan yang dibawakan oleh M. Iqbal.
Ia menjelaskan bagaimana menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan diiringi oleh kognitif mengenai literasi digital.
“Untuk menilai kebutuhan dan mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih dan menggunakan alat digital dan kemungkinan tanggapan teknologi untuk menyelesaikannya. Untuk menyesuaikan dan menyesuaikan lingkungan digital dengan kebutuhan pribadi.“
Kegiatan Literasi Digital segmen Pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga 2024.
