PURWOKERTO.SUARA.COM – Kepastian tentang Program Kartu Prakerja di tahun 2023 akhirnya menemui titik terang setelah di awal tahun ini banyak warganet yang menanyakan untuk kelanjutan program tersebut.
Dikutip Antara, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema normal atau tidak lagi dengan skema semi bantuan sosial (bansos).
“Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan di 2023 dengan skema normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022,” katanya dikutip di kanal YouTube PerekonomianRI. Kamis, (05/01/2023).
Menurut Airlangga peserta Program Kartu Prakerja akan menerima bantuan biaya pelatihan senilai Rp4,2 juta. Biaya tersebut akan diberikan dalam bentuk pelatihan senilai Rp3,5 juta, biaya transportasi Rp600 ribu yang akan dibayarkan satu kali, dan biaya dua kali survei senilai Rp100 ribu.
Pelaksanaan Program Kartu Prakerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp2,67 triliun.
“Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp18 triliun jadi Rp2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp1,7 triliun di tahun ini,” ujarnya.
Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan kepada sekitar 450 ribu orang. Adapun pada 2022, anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp18 triliun dengan realisasi senilai Rp17, 84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99,12 persen.
Guna menyambut skema baru Program Kartu Prakerja, Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja.
Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.
Baca Juga: BMKG Tunggul Wulung Cilacap Perkirakan Potensi Cuaca Ekstrem di Banyumas Raya Besok
Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan baik secara online, offline, maupun campuran.
“Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi,” jelasnya.
Pembukaan gelombang pertama di lakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.***
