Ranah.co.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah merespons pernyataan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) soal progres pembangunan Jalan Tol dari Pekanbaru ke Padang.
Saat meresmikan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Padang, Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Jokowi menyebut bahwa belum tahu kapan jalan tol itu akan bisa tersabung ke Padang.
"Kemudian, nanti akan disambungkan Lingkar Pekanbaru, sehingga Dumai-Pekanbaru-Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang. Selesainya kapan, saya tidak bisa bicara, karena memang masih panjang," ujar Jokowi dikutip dari situs resmi polri.go.id, Kamis (5/1/2022).
Menanggapi hal itu, Mahyeldi menyebutkan, pemerintah provinsi sudah melakukan langkah-langkah terkait perkembangan pembangunan tol. Bahkan, seksi Padang-Sicincin, pembangunannya sudah kembali dilanjutkan.
"Mungkin Pak Jokowi ingin segera untuk melakukan pembangunan dan pelaksanaannya begitu, ndak ditunda-tunda lagi," ujar Mahyeldi saat ditemui awak media di ruang sidang DPRD Sumbar, Jum'at (6/1/2023).
Menurut Mahyeldi, dia telah meneruskan apa yang menjadi masalah dalam pengerjaan jalan tol kepada seluruh jajaran. Termasuk kepada seluruh bupati dan wali kota terkait.
"Kemarin juga sudah kita teruskan kepada Bupati Limapuluh Kota untuk segera dituntaskan hal-hal yang ada di lapangan. Sehingga pembangunan ini siap berjalan dan mudah-mudahan ya, memang bisa berjalan," ucapnya.
Pemerintah, lanjut Mahyeldi, juga sedang berpacu dengan waktu. Dalam rapat bersama Bupati Limapuluh Kota dan DPRD Sumbar, Mahyeldi juga membeberkan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru menjadi rumit, karena perjanjian kerja konsultan pengembang jalan tol, Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari 2022.
Kemudian, sebut Mahyeldi, pembangunan tol itu juga terekndala karena adanya warga yang keberatan.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Sekdakab, Widya Putra menjelaskan, bahwa dari lima nagari tersebut, tinggal dua nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol.
Untuk solusinya, kata Widya, Pemkab Limapuluh Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan tersebut.
"Kita optimis bahwa dua nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nantinya, kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari lima nagari ini untuk mendengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar," ujar Widya.
Lalu, Anggota Dewan Perwakialan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak, tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” kata Evi. (Dharma Harisa)
TERPOPULER
