Menyoal dana komponen cadangan (Komcad) program Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Juru Bicara (Jubir) Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya menuturkan, kalau program itu untuk efisiensi anggaran.
Pasalnya, satu anggota Komcad cuma memakai anggaran lebih kurang Rp 30 juta. Sehingga Dahnil Anzar Simanjuntak tak menyepakati kalau dana itu dinilai besar dalam pelatihan Komcad.
Menurutnya, selain menghemat anggaran juga Komcad berfungsi sebagai alat dalam melindungi negara. Peran dan fungsi tugas mereka sebut Jubir Menhan Prabowo Subianto itu, nantinya masing-masing akan kembali ke profesi awal.
"Tapi dengan catatan mereka lulus sudah jadi prajurit organik dan ada gaji bulanan. Jadi, biaya per anggota Komcad menelan biaya Rp30 juta," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, saat diskusi, Jumat (12/3/2022) melansir dari suaracom, Selasa (1/11/2022).
Sehingga besar dana yang dimaksud Dahnil, bukan serta merta kemudian negara memberi mereka gaji. Tidak ada kewajiban, akan tetapi satu kunci keberhasilan negara adalah menciptakan prajurit organik terlatih.
"Kapan pun ketika negara membutuhkan, anggota Komcad harus siap melaksanakan tugas," ungkap Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Anggota Komcad akan jadi tentara yang bekerja ketika negara dalam ancaman baik dalam maupun luar, seperti ancaman peran kira-kira begitu,": sambungnya lagi.
Menyoal Komcad di Indonesia program dari Kementerian Pertahanan RI mengadopsi beberapa negara. Seperti Amerika Serikat contohnya.
"Amerika Serika setidaknya ada 2 juta tentara, tapi anggota komcadnya justru lebih banyak. Kenapa mereka melakukan itu ya sama efisiensi anggaran," terangnya.
Dahnil Anzar Simanjuntak dengan tegas mengemukakan, bilamana ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun akademisi angkat bicara, kenapa tidak ada efisiensi anggaran.
"Lah, justru itu ini efisiensi," kata Dahnil.
Menurutnya, yang mengkritik tentang Komcad karena tidak memahami struktur pertahanan. "Kebanyakan yang kritik pasti dari pengamat politik," singgung Dahnil Anzar Simanjuntak.
Berita sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendapat surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
BPK RI mengorek beberapa hal, bukan saja tentang anggaran yang mencapai Rp 1 triliun, melainkan beberapa perihal lainnya, seperti administratif dan realisasi penggunaan anggaran.
"Sudah kami surati ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," tutur Nyoman Adhi Suryadana, anggota BPK RI, Senin (1/11/2022). [*]
TERPOPULER
