Suara.com - Komite Paralimpiade Internasional (IPC) mencoret Malaysia sebagai tuan rumah Kejuaraan Renang Difabel Dunia 2019 akibat menolak partisipasi dari atlet-atlet Israel. Acara tersebut semula akan diselenggarakan pada 29 Juli sampai 4 Agutus 2019.
Malaysia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan tegas menolak kehadiran Israel karena dianggap telah berlaku buruk terhadap Palestina. Akibat keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel mengutuk dan menganggap Malaysia sebagai anti-Semit.
''Ketika negara tuan rumah mengecualikan atlet-atlet dari negara tertentu karena alasan politik, maka kami tidak punya alternatif selain mencari tuan rumah baru untuk menyelenggarakan kejuaraan,'' kata Presiden IPC, Andrew Parsons, seperti dikutip dari BBC.
''Semua kejuaraan dunia harus terbuka bagi semua atlet dan negara yang memenuhi syarat dalam bersaing secara aman dan bebas dari diskriminasi,'' ungkapnya menambahkan.
Sebelum keputusan sepihak ini berlaku, IPC mengaku telah mendapat jaminan dari Dewan Paralimpiade Malaysia pada 2017. Bahwa semua atlet yang telah memenuhi syarat diperbolehkan bertanding di Kuching, Malaysia.
''Namun sejak ada perubahan kepemimpinan, pemerintah Malaysia yang baru memiliki keputusan berbeda. Politik dan olahraga sejatinya tidak dapat dicampur dan kami kecewa bahwa atlet-atlet Israel tidak diizinkan bertanding di Malaysia,'' sesal Andrew Parsons.
Menanggapi pencoretan Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan difabel itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq, mendukung penuh keputusan negaranya. ''Malaysia berdiri teguh dengan keputusan kami atas dasar kemanusiaan dan belas kasihan atas penderitaan Palestina. Kami tidak akan berkompromi,'' ungkapnya.
"Jika menjadi tuan rumah acara olahraga internasional lebih penting daripada membela saudara-saudari Palestina kita yang terbunuh, cacat dan disiksa oleh rezim Benyamin Netanyahu, itu berarti Malaysia telah benar-benar kehilangan moralnya," tegas Saddiq.
Mengingat tenggang waktu penyelenggaraan yang hanya tinggal menghitung bulan, IPC mengimbau kepada negara yang ingin menjadi tuan rumah harus mengajukan diri paling lambat 11 Februasi 2019.
TERPOPULER
