Suara Sumatera - Perkara aksi pamer kemewahan yang dilakukan anak-istri Sekda Riau SF Hariyanto menuai sorotan publik hingga saat ini. Bahkan, sampai menjadi perhatian media asing.
Meski SF Hariyanto sudah mengklarifikasi bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidak seperti kejadian sebenarnya, namun publik masih menyangsikan keterangan pejabat Riau itu.
Viralnya keluarga Sekda Riau itu mendapat tanggapan dar anggota Komisi I DPRD Riau, Mardianto Manan baru-baru ini.
Mardianto menyayangkan tindakan SF Hariyanto dan keluarganya yang menunjukkan gaya hidup pamer kemewahan alias hedon.
Ia mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sangat memalukan, terlebih dilakukan oleh pejabat di negeri yang identik dengan budaya Melayu dan Islam.
"Ini memalukan Riau. Katanya identik dengan budaya Melayu, Islam tapi ada pejabat yang menunjukkan gaya hidup hedonis seperti itu," ucap Mardianto dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (28/3/2023).
Ia menyebut, SF Hariyanto perlu melakukan klarifikasi yang jujur terkait tindakan tersebut. Ia meminta agar tidak ada pembantahan sembarangan dan tak menyebutnya sebagai barang KW atau hotel murah.
Sebab, lanjut Mardianto, hal ini akan menimbulkan pertanyaan dan menjadi perbincangan yang tidak baik bagi pejabat tersebut.
"Jangan disebut barang KW, hotel murah. Ini kan jadi pertanyaan, apa iya? Orang akan kejar itu. Jangan dilakukan kebohongan di atas kebohongan. Mari berkata jujur, kalau memang iya minta maaf, keluarga diingatkan," tuturnya.
Ia mengaku prihatin, situasi ekonomi yang sulit dan diprediksi akan semakin berat di tahun 2023 ini, masyarakat malah disuguhi fakta-fakta kehidupan glamor pekerja negara.
"Kita masih di situasi transisi Covid, gaya hidup ini kan menampar masyarakat yang sedang susah," kata Mardianto.
Lebih jauh, dia meminta agar dilakukan pengusutan terkait sumber uang yang digunakan untuk membiayai gaya hidup tersebut.
Mardianto menegaskan bahwa gaji pejabat tersebut sudah jelas, sehingga perlu ditelaah dari mana sumber uang tersebut berasal.
"Ini perlu dilakukan kajian, termasuk pengusutan oleh lembaga-lembaga terkait. Apakah ini betul-betul KW, atau asli," terangnya.
"Ini perlu klarifikasi yang jujur dan cepat, jangan dibantah sembarangan. Gajinya kan jelas, maka dapatnya dari mana itu perlu ada kajian, pengusutan untuk ditelaah dari mana sumber uangnya," tambah Mardianto.
Sebagai anggota DPRD Riau, Mardianto berharap legislatif dapat melakukan pemanggilan terhadap Sekdaprov terkait tindakan tersebut.
Ia menegaskan, hal tersebut seharusnya dilakukan pimpinan DPRD untuk meluruskan hal tersebut, sehingga tidak memalukan provinsi Riau.
"Seharusnya DPRD melakukan itu, tapi itu melalui pimpinan lah. Saya pribadi, ada baiknya DPRD mendudukan Sekda untuk meluruskan centang prenang ini KW tak KW ini. Agar tak memalukan Provinsi Riau," jelas Mardianto.
