Suara Sumatera - Nama Mahfud MD menjadi salah satu yang santer disebut masuk ke dalam bursa calon wakil presiden cawapres. Namun demikian, Menko Polhukam itu enggan memberikan komentar.
"Saya tidak akan bicara politik praktis di kampus. Tidak ada tanggapan, tetapi secara umum itu urusan partai politik," kata Mahfud MD usai memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya, Senin (16/10/2023).
Mahfud mengaku partai politik (parpol) lah yang memutuskan nama cawapres dan dibawa ke mekanisme secara hukum.
"Saya tidak ada komentar atau deal-deal soal capres dan cawapres," ujarnya.
Mahfud mengatakan bahwa kampus atau perguruan tinggi diperbolehkan untuk kampanye politik inspiratif atau politik kebangsaan, tetapi tidak boleh ada kampanye politik elektoral atau politik praktis.
Dirinya memberi contoh politik kebangsaan, tidak ada keberpihakan politik, tidak ada yang menyuruh atau melarang memilih calon atau partai tertentu.
"Jadi politik kebangsaan itu nilai berbangsa dan bernegara yang baik-baik, demokrasi, hak asasi, penegakan hukum dan peduli lingkungan. Demokrasi ini harus diajarkan," cetusnya.
Demokrasi yang berakhlak, kata Mahfud, bisa diajarkan di perguruan tinggi atau pesantren. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
TERPOPULER
