Namun, kenaikan harga TBS tidak memuaskan petani kelapa sawit di Bumi Etam akibat pencabutan subsidi pupuk kelapa sawit.
Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghapusan Pupuk Bersubsidi dari Perkebunan Kelapa Sawit.
Seperti yang dirasakan Ahmad Zulkarnain, seorang petani di Kutai Kartanegara Kembang Janggut. Kebutuhan perkebunan kelapa sawit sangat bergantung pada pupuk bersubsidi. Karena harganya yang terjangkau dan dapat menghemat biaya produksi.
"Bisa pertahun 100 ton kadang-kadang. Belakangan ini sudah tidak ada dari kementerian. Dicabut, mau tidak mau pakai non subsidi," kata Zulkarnaen kepada suara.com, Kamis (27/10/2022).
Harga non subsidi cukup membuat Zulkarnaen kesulitan dalam produksi. Pupuk non subsidi urea yakni Rp 550 ribu per 50 kilogram. Sedangkan pupuk NPK, Rp 600 ribu per 60 kilogram.
"Satu hektar itu pemupukan 2 kali setahun. Satu hektar empat karung atau 2 kuintal. Subsidi dicabut mulai bulan tujuh kemarin," katanya.
Hal yang sama juga dirasakan Muis, petani asal Muara Wahau Kutai Timur. Dia berharap pemerintah memberikan solusi terkait sulitnya mendapatkan pupuk. Dia mengaku mengalami kerugian yang cukup terasa.
"Karena mahal sekali, semenjak dihapuskan subsidi. Sekarang kan mahal sekali. Apalagi ada harga sawit yang sempat turun juga. Kalau kemitraan juga sempat turun, cuma kan yang mengeluarkan tetap petani," katanya.
"Jelas rugi lah, karena pupuk kalau kita hitung 5 kilogram sekitar Rp 300 ribu lebih. Ongkos mobil per ton Rp 200 ribu. Kalau kita hitung ya sangat tipis sekali," tambah Muis.
Baca Juga: Larissa Chou Pamer Foto Tanpa Hijab, Pundak Putih Mulus Terekspos
Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) tidak memasukkan kelapa sawit dalam sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi.
Pemerintah lebih fokus memberikan pupuk subsidi pada komoditas perkebunan yang produktivitasnya perlu ditingkatkan sehingga bisa menggenjot ekspor atau mengurangi impor dari negara lain.
