Ketua Dewan Pers Sindir Etika Pejabat: Kalau di Jepang Menteri Gagal Mundur, di Sini Maju Terus

Suara.com - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti pentingnya etika dan moralitas dalam kehidupan publik, termasuk di kalangan pejabat negara. Ia menilai, kemajuan masyarakat di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga penerapan etika yang menjadi dasar dalam bertindak dan berkomunikasi.

Hal itu disampaikan Komaruddin dalam forum Dewan Pers bersama sejumlah media bertajuk “Literasi Media di Era Artificial Intelligence (AI)” di Jakarta, Kamis (9/10). 

"Kaitannya dengan AI ini, karena informasi itu sangat bertebaran pengaruhnya dalam mempengaruhi perilaku, emosi, pikiran masyarakat, sehingga salah satu ciri masyarakat yang maju, surat kabar yang maju, itu yang menunjukkan prinsip-prinsip keadaban," ujar Komaruddin saat menyampaikan sambutannya.

Dia menekankan bahwa etika dan moral harus diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua hal tersebut bahkan harus berada di hukum negara. Ia menegaskan bahwa hukum tetap diperlukan. Tetapi tanpa moralitas, hukum kehilangan jiwanya.

"Hukum itu diperlukan. Tapi jika hukum dipisahkan dari moralitas itu seperti badan yang rohnya dipisahkan. Etika itu rohnya hukum," tuturnya.

Komaruddin mencontohkan Jepang sebagai negara yang menegakkan moral dan rasa malu sebagai bagian dari budaya mereka. Menurutnya, di negara maju, pejabat publik atau menteri yang gagal menjalankan tugas tidak menunggu proses hukum untuk bertanggung jawab, tetapi mundur atas dasar etika.

"Jepang itu tidak bicara hukum lagi, tapi moral. Kalau seorang Menteri gagal, dia malu, dia mundur. Kalau cari pasalnya (aturan menteri harus mundur) enggak ada. Tapi menurut etika, tradisi moral sana," ucap Komaruddin.

Dia kemudian menyindir kondisi di Indonesia yang dinilainya masih jauh dari tradisi semacam itu.

"Kalau di sini enggak ada yang melarang bahwa Menteri gak harus mundur, maju terus. Jadi beda," ujarnya.