Pemerintah Diingatkan Soal RUU Ciptaker, Anggota DPR: Pekerja Masih Menolak

Siswanto

Selasa, 01 September 2020 | 12:03 WIB
Pemerintah Diingatkan Soal RUU Ciptaker, Anggota DPR: Pekerja Masih Menolak
Politikus PKS Kurniasih Mufidayati [Dokumentasi]

Suara.com - Kalangan pekerja kembali melakukan unjuk rasa besar ke DPR untuk menolak omnibus law cipta kerja yang diajukan pemerintah ke DPR. Kalangan pekerja menolak draf tersebut karena dinilai sangat merugikan pekerja serta meminta DPR lebih intensif melibatkan pekerja dalam pembahasan draf RUU Cipta Kerja.

Kalangan pekerja juga meminta pemerintah dan DPR lebih memberikan perhatian terhadap banyaknya PHK akibat pandemi ini dan hak-hak pekerja yang tidak terlindungi.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah memperhatikan suara buruh dalam draf RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR. Keberatan pekerja seperti penghapusan upah minimum regional maupun sektoral, pemberlakukan upah per jam yang berpotensi memotong penghasilan pekerja kelas bawah dan pengurangan uang penghargaan masa kerja perlu mendapat perhatian.

"Termasuk penggunaan buruh outsourcing dan kontrak seumur hidup yang semula dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu, menjadi untuk semua jenis pekerjaan," kata Mufida dalam keterangan tertulis.

Mufida mengajak DPR untuk memperhatikan betul masukan dari para pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini dan menolak pasal-pasal dari draf RUU yang merugikan pekerja. Dan Pekerja disini mencakup semua pekerja di semua sektor, termasuk sektor pendidikan.

"Baiknya DPR menunda dulu pembahasan RUU Cipta Kerja , apalagi di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia. Harusnya prioritas DPR saat ini satu fokus yaitu pada penanggulangan Pandemi Covid-19, yang semakin memprihatinkan perkembangannya di Indonesia,” kata dia.

Pekerja merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian dan berperan penting dalam menggerakan roda sektor-sektor perekonomian. Sehingga sudah selayaknya mendapat posisi yang layak dan perlakuan yang adil yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku," Mufida menambahkan.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS sejak awal omnibus law melalui RUU Cipta Kerja ini memang bermasalah dan banyak kontroversi. Penolakan bukan hanya terkait dengan ketenagakerjaan, namun juga terkait dengan potensi kerusakan sumberdaya alam, pelemahan kewenangan daerah dalam mengontrol pengelolaan sumberdaya alam di di wilayahnya karena perizinan yang cenderung tersentralisasi.

"Bentuknya omnibus yang sapu jagad juga biasanya digunakan di negara yang menganut azas/sistem common low. Sementara Indonesia bukan penganut common law dan dalam sejarah hukum Indonesia juga belum pernah mengeluarkan sejenis omnibus law," kata dia.

baca juga

Omnibus law cipta kerja ini, kata Mufida, juga menyalahi prinsip hukum peraturan perundang-undangan karena menghidupkan kembali aturan yang sudah dimatikan Mahkamah Konstitusi. Pada saat yang sama, RUU ini juga menghapuskan lebih dari 400 peraturan yang sudah ada sebelumnya. Belum lagi proses penyiapannya yang dinilai tidak transparan di awal yang membuat berbagai kalangan bersuara keras menolak RUU ini.

Mufida menilai adanya usulan sandingan dan dibentuknya tim perumus dari seringat pekerja menjadi momentum untuk membuat pembahasan RUU Cipta kerja ini menjadi lebib transparan dan partisipatif.

"Apalagi DPR juga sudah membuat kesepakatan dengan Tim Perumus ini agar pembahasan RUU Cipta Kerja ini lebih terbuka pada masukan publik," kata dia.

Dia menyebut pemerintah juga salah prioritas dalam membuat program pemulihan ekonomi. RUU Omnibus Law Cipta Kerja dijadikan sebagai resep utama pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah meyakini bahwa dengan RUU Cipta Kerja investasi akan datang ke Indonesia.

"Ini tentu pandangan yang gegabah. Saat ini seluruh dunia sedang mengalami masalah dari sisi investasi dan perdagangan internasional. Semua butuh capital di dalam negerinya. Jadi mengharapkan investasi luar negeri sebagai motor pertumbuhan ekonomi adalah salah memahami persoalan," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Resmi Disahkan DPR, Ini Dua Badan Baru yang Bakal Lahir dari UU Perampasan Aset

Resmi Disahkan DPR, Ini Dua Badan Baru yang Bakal Lahir dari UU Perampasan Aset

News | Jum'at, 20 November 2026 | 09:51 WIB

DPR Tampung Keluhan Driver Ojol soal Potongan Komisi Aplikator

DPR Tampung Keluhan Driver Ojol soal Potongan Komisi Aplikator

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 07:00 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Penantian 18 Tahun Berakhir! Puan Maharani Ketok Palu Sahkan UU Perampasan Aset di Paripurna

Penantian 18 Tahun Berakhir! Puan Maharani Ketok Palu Sahkan UU Perampasan Aset di Paripurna

Video | Kamis, 19 November 2026 | 19:30 WIB

Bakom 4 Kali Ganti Pimpinan, Syahganda: Mana Tahu Sebulan Lagi Saya Diganti

Bakom 4 Kali Ganti Pimpinan, Syahganda: Mana Tahu Sebulan Lagi Saya Diganti

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:30 WIB

RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU, DPR Sepakati Dibawa ke Paripurna!

RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi UU, DPR Sepakati Dibawa ke Paripurna!

Video | Kamis, 19 November 2026 | 17:10 WIB

Baru Terima Draf H-1 Paripurna, AMPB Tetap Puas RUU Perampasan Aset Disahkan

Baru Terima Draf H-1 Paripurna, AMPB Tetap Puas RUU Perampasan Aset Disahkan

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:36 WIB

Dasco Terima Botok Cs, Sebut 80 Persen Aspirasi Masuk UU Perampasan Aset

Dasco Terima Botok Cs, Sebut 80 Persen Aspirasi Masuk UU Perampasan Aset

News | Kamis, 19 November 2026 | 16:25 WIB

Mendadak ke Gedung DPR, Menhan Sjafrie Temui Dasco Bahas Revisi UU Pertahanan

Mendadak ke Gedung DPR, Menhan Sjafrie Temui Dasco Bahas Revisi UU Pertahanan

News | Kamis, 19 November 2026 | 16:12 WIB

Terkini

Cara Menghapus Halaman Kosong di Word di Windows dan MacOS

Cara Menghapus Halaman Kosong di Word di Windows dan MacOS

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 11:40 WIB

Batal Gelar Ekspose Bareng JPU, Bareskrim Polri Masih Geledah 2 Lokasi Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

Batal Gelar Ekspose Bareng JPU, Bareskrim Polri Masih Geledah 2 Lokasi Dugaan Makar Listyo Sigit Cs

News | Jum'at, 20 November 2026 | 11:34 WIB

Sudah Pengkinian Data, Apakah Otomatis Dapat BSU 2026? Simak Ketentuannya

Sudah Pengkinian Data, Apakah Otomatis Dapat BSU 2026? Simak Ketentuannya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 11:30 WIB

Doctor X: Mafia in White, Aksi Dokter Bedah Jenius Melawan Korupsi Medis

Doctor X: Mafia in White, Aksi Dokter Bedah Jenius Melawan Korupsi Medis

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 11:30 WIB

Warga Bekasi Bisa Berburu Promo Kendaraan dan Hadiah Cicilan Lunas di Adira Expo

Warga Bekasi Bisa Berburu Promo Kendaraan dan Hadiah Cicilan Lunas di Adira Expo

Jabar | Jum'at, 20 November 2026 | 11:25 WIB

UMP Riau 2027 Resmi Ditetapkan, Segini Besarannya

UMP Riau 2027 Resmi Ditetapkan, Segini Besarannya

Riau | Jum'at, 20 November 2026 | 11:21 WIB

Cara Cek NIK Terdaftar BPJS Kesehatan atau Tidak Lewat HP Tanpa Antri

Cara Cek NIK Terdaftar BPJS Kesehatan atau Tidak Lewat HP Tanpa Antri

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 11:16 WIB

Jelang Lawan Myanmar, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Punya Pesan Khusus untuk Anak Asuhnya

Jelang Lawan Myanmar, Pelatih Timnas Indonesia U-17 Punya Pesan Khusus untuk Anak Asuhnya

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 11:15 WIB

Lukisan yang Tidak Pernah Hilang

Lukisan yang Tidak Pernah Hilang

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 11:15 WIB

4 Bedak Padat Pixy dengan Hasil Matte untuk Kulit Berminyak, Halus Anti Kilap Seharian

4 Bedak Padat Pixy dengan Hasil Matte untuk Kulit Berminyak, Halus Anti Kilap Seharian

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 11:13 WIB

×