-
Duh! Revisi PP 109/2012 Bisa Renggut Kesejahteraan Pekerja
Rencana revisi ini dinilai akan mengancam kesejahteraan pekerja yang menggantungkan penghidupan pada industri tembakau yang selama ini menjadi sawah ladang bagi mereka.
Selengkapnya -
Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Ramai-ramai Tolak Revisi PP 109/2012
Para pekerja sepakat, penolakan ini sangat urgen demi menjaga keberlangsungan mata pencaharian utama mereka.
Selengkapnya -
Pelaku Industri Rokok Blak-blakan soal Ngerinya Jika PP 109/2012 Direvisi
Rencana pemerintah untuk merevisi PP 109/2012 dinilai akan semakin menekan keberadaan IHT, imbasnya jutaan masyarakat di IHT terancam kehilangan pekerjaan.
Selengkapnya -
Tak Perlu Direvisi, Pelaku Industri Nilai Aturan PP 109/2012 Sudah Tepat Atur Pertembakauan
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi menilai PP 109/2012 masih mumpuni dan sudah tepat dalam mengatur ekosistem pertembakauan.
Selengkapnya -
Tegas Tolak Revisi PP 109, Para Tokoh NU Minta Pemerintah Jangan Beratkan Buruh-Petani Tembakau
Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012).
Selengkapnya -
Jumlah Perokok Anak-anak Mulai Menurun, Revisi PP 109/2012 Dinilai Tak Relevan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prevalensi merokok di kalangan anak-anak berusia 18 tahun ke bawah terus merosot dalam lima tahun terakhir.
Selengkapnya -
Pemerintah Dengerin Konsumen Nih, Dibanding Revisi Aturan Mending Banyakin Sosialisasi
Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Selengkapnya -
Pekerja Hingga Konsumen Ramai-ramai Tolak Revisi PP 109/2012, Begini Alasannya
Sejumlah pihak menolak revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Selengkapnya -
Desakan Revisi PP 109/2012, Wujud Nyata Denormalisasi Ekosistem Pertembakauan
Ekosistem pertembakauan kembali ditekan dengan adanya dorongan revisi PP 109 Tahun 2012.
Selengkapnya -
Tak Ada Urgensi Revisi PP 109/2012, Pengamat Sebut Ada Dorongan Lembaga Asing
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tidak urgen dilakukan.
Selengkapnya -
Sambangi Moeldoko, KOMPAK Serahkan Mural Dukungan Revisi PP 109 Tahun 2012
KOMPAK meminta Moeldoko menyampaikan kepada presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan revisi PP 109 tahun 2012.
Selengkapnya -
Penundaan Revisi PP 109 Tahun 2012 Ancam Masa Depan Anak Indonesia
Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2018 menyebut angka perokok anak masih sangat tinggi, yakni 9,1 persen.
Selengkapnya -
Pemerintah Timbang Seluruh Aspek Dalam Memutuskan Revisi PP 109/2021
Pemerintah diniliai akan mempertimbangkan semua aspek dengan bijak ketika memutuskan untuk melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012.
Selengkapnya -
Ahli Kebijakan: Revisi PP 109/2012 Tidak Memenuhi Prinsip Good Governance
Rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau dan Kesehatan terus menuai polemik.
Selengkapnya -
Wacana Revisi PP 109/2012 Tidak Mendesak dan Belum Penuhi Unsur Partisipasi Publik
Berkenaan dengan masalah revisi PP 109/2012 ini terdapat pihak tertentu yang mengganggu kedaulatan negara berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau (IHT).
Selengkapnya -
Kemenkumham: Permohonan Izin Prakarsa Harus Penuhi Empat Syarat
Kemenkumham menegaskan pengajuan mekanisme izin prakarsa dalam penyusunan kebijakan harus memenuhi empat syarat.
Selengkapnya -
Pemerintah Seharusnya Dengar Aspirasi Petani Tembakau Terkait Revisi PP 109
Pemerintah seharusnya mendengar aspirasi dari masyarakat termasuk yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.
Selengkapnya -
Pakar: Penyusunan Kebijakan Industri Hasil Tembakau Harus Dilihat Secara Komprehensif
Revisi PP 109/2012 ini tidak hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga mempengaruhi bidang lainnya termasuk perekonomian nasional.
Selengkapnya -
Izin Prakarsa Revisi PP 109/2012 Tidak Memenuhi Kaidah Konstitusi
Polemik rencana revisi PP 109 menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Selengkapnya -
Akademisi Minta Pemerintah Tidak Lanjutkan Revisi PP 109
Akademisi dari Universitas Trisakti mendorong pemerintah untuk tidak melanjutkan revisi PP 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
Selengkapnya