TANTRUM - Pengusaha Nahdliyin dinilai memiliki peran sangat strategis untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional maupun di tingkat global. Pemerintah selalu siap untuk bekerja sama dengan HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin) untuk meningkatkan perekonomian umat.
HPN diharapkan tidak hanya sebagai wadah, namun juga menjadi wahana dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha UMKM, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, hingga menjadi inkubator bagi lahirnya wirausahawan baru.
"Para pengusaha Nahdliyin di seluruh Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan, pengusaha Nahdliyin, berperan pada keuangan syariah, digitalisasi UMKM, dan industri halal melalui berbagai peluang bisnis dan kemitraan di tingkat nasional maupun global.
"Keberhasilan pengusaha Nahdliyin sangat dibutuhkan Indonesia,” ujarnya.
Airlangga menuturkan, pada awal tahun 2022 pemerintah telah melakukan kebijakan pelonggaran mobilitas seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia, yang kemudian memicu peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan meski dibayangi dengan tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh kuat sebesar 5,01 persen pada triwulan I-2022.
Airlangga menegaskan, momentum pemulihan ekonomi perlu dijaga dan ditingkatkan bersama agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain juga, kata ia, reformasi struktural terutama dalam peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi yang menjadi vital untuk mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
"Pembangunan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pelaku usaha, sehingga kemampuan adaptasi yang cepat, berkarakter, dan berdaya saing tinggi merupakan prasyarat utama yang perlu dimiliki oleh para pengusaha," ucapnya.
Ia menyampaikan, meskipun jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai sebanyak 64,2 juta dan memiliki kontribusi besar terhadap PDB Nasional, namun rasio kewirausahaan Indonesia masih relatif rendah yakni sebesar 3,47 persen.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim yang mencapai 87 persen dan merupakan yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dengan potensi pasar halal domestik maupun global yang sangat besar.
Sehingga Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan dukungan pembiayaan yang salah satunya dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Program KUR telah menjadi pembiayaan “mudah dan murah” serta inklusif bagi pelaku usaha, baik skala ultra mikro, mikro, kecil, maupun menengah," katanya.
