Pentingnya Regulasi OTT Demi Kesehatan Industri Seluler

“Perusahaan telekomunikasi hanya seperti penyedia pipa (dumb pipe) dengan capex dan
apex yang besar," ucapnya.

Sementara OTT, dia menambahkan, berselancar di atas jaringan yang dibangun perusahaan
telekomunikasi.

"Harus ada sumbangsih OTT untuk turut membantu operator telekomunikasi membangun infrastruktur digital," tegas Heru.

Caranya, tambahnya, bisa dengan pajak digital hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari negara lain yang telah menerapkan digital services tax.

“Indonesia bisa belajar dengan sejumlah negara yang telah menerapkan digital services tax (DTS) seperti Austria, Prancis, Hungaria, Italia, Polandia, Portugal, Spanyol, Turki dan Inggris, meskipun strukturalnya berbeda-beda,” beber Heru.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi, Kamilov Sagala mengatakan OTT menumpang layanan operator telekomunikasi bahkan bisa mengabaikan kedaulatan negara.

“Bahkan Presiden keluar negari untuk bertemu bos OTT, kalau di operator telekomunikasi cuma sekelas Menteri yang dating,” kata Kamilov.

Tentu pemerintah harus segera membuat regulasi terkait OTT karena penting supaya OTT bisa turut mengambil beban universal service obligation (USO), lalu turut membayar biaya yang setara dengan biaya hak penyelenggara (BHP), turut membantu masyarakat yang dimarginalkan melalui CSR, hingga memperkuat kerjasama dengan operator.

“Bayangkan saja jika OTT mampu membantu membuat infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) maka masyarakat di sana juga bisa mengakses OTT dan pendapatannya juga semakin meningkat,” ungkapnya.

CEO sekaligus Editor in Chief Selular Media Network, Uday Rayana berharap diskusi ini bisa menjadi solusi agar pemerintah segera menerbitkan regulasi terkait OTT.

"Diharapkan pula dapat mengembalikan Kesehatan industri seluler,” pungkasnya.