Mengenal Pusat Data Nasional yang Sedang Gangguan serta Daftar Kementerian/Lembaga Terdampak

Suara.com - Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami gangguan sejak Kamis (20/6/2024) lalu. Salah satu yang terdampak adalah layanan Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

Pembangunan Pusat Data Nasional sendiri adalah implementasi dari kebijakan pemerintah, khususnya di Pasal 27 Peraturan Presiden Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE).

Menurut aturan itu, Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

Dalam Pasal 27 Ayat 4, Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung.

Sedangkan di Pasal 27 Ayat 5, Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat 21 huruf A terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berikut kegunaan Pusat Data Nasional yang dikutip dari situs Aptika Kominfo, Senin (24/6/2024).

• Efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja;
• Mempercepat konsolidasi data nasional;
• Integrasi pelayanan publik nasional; dan
• Menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI.

Pusat Data Nasional Sementara

Pusat Data Nasional yang direncanakan oleh Pemerintah akan berlokasi di empat kota. Untuk tahap pertama pembangunan dilaksanakan di Jababeka dan dilanjutkan penyiapan lahan di Batam.

Sementara dalam proses pembangunan, Kominfo menggunakan layanan PDN Sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah atau K/L/D. Nah Pusat Data Nasional Sementara inilah yang mengalami gangguan.

"Saat ini PDN yang dipergunakan adalah PDN sementara, namun meskipun statusnya sementara hal seperti ini seharusnya tetap tidak terjadi," kata pakar sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha.

Layanan Pusat Data Nasional Sementara ini meliputi:

• Penyediaan layanan Government Cloud Computing (ekosistem PDN yang disediakan oleh Kemkominfo);
• Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke PDN;
• Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE; dan
• Penyediaan teknologi yang mendukung big data dan artificial intelligence bagi IPPD.

Daftar Kementerian/Lembaga pengguna Pusat Data Nasional

Menurut laman Aptika Kominfo, total ada 56 kementerian atau lembaga yang menggunakan Pusat Data Nasional Sementara itu. Berikut daftarnya:

1. ANRI (Arsip Nasional RI)
2. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
3. Badan Pengawas Pemilu
4. Badan Pusat Statistik (BPS)
5. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
6. BAPPENAS
7. BIG
8. BKN
9. BKPM
10. BMKG
11. BNPB
12. BP2MI (BNP2TKI)
13. BPJS
14. BPOM
15. BRIN
16. BSN
17. BSSN
18. Dewan Kerajinan Nasional
19. DKKDN
20. DKPP
21. Kantor Staf Presiden (KSP)
22. Kemenko PMK
23. Kementerian Agama
24. Kementerian ATR/BPN
25. Kementerian Dalam Negeri
26. Kementerian ESDM
27. Kementerian Hukum dan HAM
28. Kementerian Kelautan dan Perikanan
29. Kementerian Kesehatan
30. Kementerian Keuangan
31. Kementerian Komunikasi dan UKM
32. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
34. Kementerian Koperasi dan UKM
35. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36. Kementerian Luar Negeri
37. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
38. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI
39. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
40. Kementerian Pendidikan dan Budaya
41. Kementerian Perdagangan
42. Kementerian Perhubungan
43. Kementerian Pertanian
44. Kementerian PUPR
45. Kementerian Sosial
46. Komisi Yudisial
47. Komnas HAM
48. LAPAN
49. Lembaga Administrasi Negara
50. LKPP
51. Mahkamah Konstitusi RI
52. Ombudsman
53. Perpustakaan-Nasional
54. PPATK
55. Setjen DPR RI
56. Setjen MPR RI

Pusat Data Nasional Down

Sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menyampaikan soal perkembangan terbaru terkait kondisi Pusat Data Nasional (PDN) yang menyebabkan layanan imigrasi gangguan sejak Kamis (20/6/2024) lalu.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan pemulihan layanan keimigrasian sehingga sistem berangsur pulih.

"Sistem autogate maupun counter petugas imigrasi sudah dapat berfungsi, baik di pintu keberangkatan maupun pintu kedatangan," katanya, dikutip dari siaran pers Kominfo, Minggu (23/6/2024).