Heboh Kuota Hangus Telkomsel dkk, Operator Diminta Jujur ke Pelanggan

Suara.com - Advokat sekaligus Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David M.L. Tobing menyarankan para pelaku operator seluler untuk jujur ke pelanggan soal kebijakan kuota hangus yang sempat dikeluhkan anggota DPR RI, khususnya ke Telkomsel, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui kalau kebijakan kuota internet hangus ini memang diperbolehkan lewat aturan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 (Permenkominfo 5/2021). 

Namun mereka juga diminta untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada para pelanggannya.

"Dilarang menawarkan iklan yang menyesatkan bagi pengguna kuota. Menyesatkan ini bisa dari kaca mata mana saja ya. Kalau bagi orang yang awam, konsumen yang enggak punya pengetahuan, itu pasti bisa dibilang menyesatkan," katanya saat ditemui di acara Selular Business Forum yang digelar di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Ia mencontohkan sejumlah materi iklan yang ditawarkan para operator seluler. Misalnya, ada sebuah brand yang menyediakan kuota internet 60 GB untuk 30 hari, namun kenyataannya kuota tersebut hanya berlaku untuk malam hari. 

"Karena ini juga tipuan, ternyata 60GB, 30GB sisanya kuota malam. Siapa yang mau pakai?" ujarnya.

"Makanya penamaan kuota harus jelas dan tidak menyesatkan," timpalnya lagi.

David juga menyarankan para operator seluler untuk memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan soal jenis paket mana saja yang menyediakan perpanjangan kuota internet (roll over) atau tidak.

Meskipun harganya bisa lebih mahal, David menyebut kalau hal itu lebih baik agar konsumen bisa membandingkan mana opsi kuota internet yang mereka butuhkan.

"Pasti roll over harganya lebih mahal, nah enggak apa-apa, di-compare saja," jelasnya.

Senada dengan David, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Denny Setiawan juga menyarankan para pelaku operator seluler untuk memberikan deskripsi produk yang transparan, tidak membingungkan, dan tidak menyesatkan kepada konsumen.

Menurutnya, para ISP harus menjelaskan dengan detail soal batas volume atau kuota, batas waktu, hingga perlakuan terhadap sisa kuota apakah bisa roll over atau tidak.

"Komdigi mendorong operator lebih transparan, bagaimana mengedukasi, karena terus terang saya juga rada susah mencari analogi yang pas, analogi yang tepat," jelasnya.

Kuota hangus diperbolehkan aturan

Denny sendiri berpandangan kalau kebijakan kuota hangus yang dilakukan para operator seluler sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 atau Permenkominfo 5/21.

Dalam Pasal 82 Ayat 1, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan akses internet (ISP) wajib memberikan pilihan kepada Pelanggan Layanan Akses Internet (ISP) untuk melanjutkan atau menghentikan penggunaan layanan setelah pemakaian mencapai batasan penggunaan.

Menurut Denny, sistem paket layanan atau kuota yang saat ini diterapkan oleh Operator Seluler diperbolehkan secara regulasi. Disebutkan kalau paket layanan dibatasi jenis layanan dalam volume (kuota) dan atau waktu tertentu ke dalam satu jenis tarif.

"Dengan adanya sistem berbasis volume (kuota) dan jangka waktu, Operator Seluler dapat memprediksi kapasitas yang harus disediakan dalam memberikan layanannya kepada pelanggan," papar dia.

Apabila tidak adanya pembatasan kuota internet, Denny menilai kalau para operator sulit untuk memprediksi penggunaan jaringan. Sehingga mereka harus menyediakan cadangan kapasitas yang lebih banyak untuk mengantisipasi fluktuasi kebutuhan akses internet.

Nah antisipasi fluktuasi kebutuhan akses internet itu bisa berdampak pada kenaikan harga kuota internet.

"Penyediaan cadangan kapasitas ini akan berakibat pada peningkatan harga sebagai kompensasi penyediaan cadangan kapasitas dimaksud," tuturnya.

Namun Denny mengakui kalau beberapa operator seluler memang menyediakan paket internet yang menyediakan kuota sisa atau roll over. Opsi ini pun juga masih disediakan para operator kepada konsumen.