“Sikap pemerintah adalah demi ‘core of national interest’ atau kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” ujarnya.
"Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan jika pengobaran selain merah putih adalah bentuk provokasi. Sementara itu, DPR RI Firman Soebagyo menyebut aksi pengibaran bendera One Piece jelang HUT Kemerdekaan adalah makar atau usaha menyerang dan merebut kekuasaan negara.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga terang-terangan melarang rakyat mengibarkan bendera One Piece dan meminta aparat menindak tegas pelakunya. Menurutnya, itu adalah aksi makar dan provokasi yang bisa memecah belah bangsa. Terbaru bukan hanya bendera, beberapa gambar mural One Piece juga diminta untuk dihapus polisi seperti di Sragen, Jawa Tengah.
Namun, di tengah viral fenomena pengibaran bendera One Piece, netizen kembali mengungkit momen Wapres Gibran Rakabuming Raka yang pernah kedapatan menggunakan atribut film anime tersebut.
Penggunaan atribut ini bahkan dilakukan untuk acara formal yang diselenggarakan pemerintah. Dari video yang beredar, Wapres Gibran pernah memakai pin One Piece saat debat calon presiden dan wakil presiden 2024.
One Piece sendiri adalah Anime mangaka Eiichiro Oda yang terkenal di dunia. Sehingga, bendera One Piece adalah bendera yang lumrah tanpa harus disikapi berlebihan.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Baca Juga: Beda Sikap Soal Bendera One Piece: Ketua MPR Bilang Kreatif, Istana: Merah Putih Bukan Pilihan!
