Infografis
-
Gubernur Bali, Wayan Koster, membantah bahwa Sekda Bali memarahi ASN terkait donasi pasca-bencana, dan menyebut bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar.
-
Donasi yang diminta dari ASN bersifat sukarela, dan nominal yang beredar hanyalah acuan, tidak wajib. Gubernur juga menegaskan bahwa isu sanksi atau mutasi bagi yang tidak menyumbang adalah hoaks.
-
Dana yang terkumpul dari donasi akan dikelola secara transparan oleh BKD Bali untuk penanganan pasca-bencana dan mitigasi, sebagai wujud budaya gotong-royong masyarakat Bali.
Suara.com - Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan klarifikasi mengenai video Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, yang viral di media sosial.
Video tersebut menunjukkan Sekda yang tampak memarahi ASN Pemprov Bali terkait arahan pengumpulan donasi pasca-bencana banjir.
Menanggapi hal tersebut di Denpasar pada Senin, Gubernur Koster membantah bahwa Sekda sedang memarahi pegawainya.
"Beliau itu sekda sebagai pembina pegawai, wajar saja," kata Koster.
Ia menjelaskan bahwa pengumpulan donasi tersebut bersifat gotong royong dan sukarela.
Gubernur Koster menegaskan bahwa nominal donasi yang beredar hanyalah acuan, bukan sebuah kewajiban. Acuan tersebut dibuat berdasarkan jenjang pangkat dan penghasilan ASN yang berbeda-beda.
Ia mempersilakan ASN untuk menyumbang sesuai acuan, lebih besar, atau lebih kecil, bahkan tidak menyumbang pun tidak akan menjadi masalah.
"Itu dibesar-besarkan, siapa (yang bilang) tidak ada," ucapnya, dikutip dari Antara.
Koster juga membantah adanya isu bahwa ASN yang tidak berdonasi akan dikenai sanksi atau dimutasi. Menurutnya, kabar tersebut adalah hoaks yang disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Meski Perpres Sudah Terbit, Tapi Menkeu Purbaya Mau Review Ulang Soal Kenaikan Gaji ASN 2025
Gubernur memastikan bahwa seluruh sumbangan ASN akan dikelola secara transparan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali.
Dana yang terkumpul akan dinamakan milik Pemprov Bali, bukan perorangan, dan akan dimanfaatkan untuk penanganan pasca-bencana serta mitigasi, terutama menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan oleh BMKG akan terjadi mulai November hingga Februari.
Menurut Koster, pola gotong royong seperti ini sudah umum dilakukan di Bali saat terjadi bencana, seperti saat pandemi COVID-19 dan erupsi Gunung Agung.
"Harusnya didukung karena pola gotong-royong itu adalah jati dirinya masyarakat Indonesia, itu harus dihidupkan setiap kita menghadapi masalah," pungkasnya.
