Wikipedia hingga ChatGPT Terancam "Kiamat Internet", Koalisi Damai Desak Komdigi Cabut Aturan PSE

Suara.com - Koalisi Damai memberikan reaksi keras atas kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja melayangkan ancaman pemblokiran terhadap 25 platform raksasa dunia.

Platform ini termasuk Wikipedia, ChatGPT, Cloudflare, hingga Duolingo, karena belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menurut Koalisi Damai, kebijakan tersebut blunder fatal bagi masa depan teknologi dan ekonomi nasional.

Selain itu, Koalisi Damai secara tegas mendesak Komdigi untuk membatalkan rencana pemblokiran tersebut serta mencabut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) yang menjadi landasan hukumnya.

Aturan ini dinilai cacat logika teknis dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Aturan yang Mustahil Diterapkan

Dalam keterangan resminya pada Jumat (21/11/2025), Koalisi Damai menyoroti ketidakmasukakalan mewajibkan seluruh situs web di dunia untuk mendaftar ke pemerintah Indonesia.

Mengutip data World Economic Forum, ada lebih dari 1,88 miliar situs web global yang secara teknis masuk kategori PSE Lingkup Privat.

"Kebijakan ini merupakan penerapan sewenang-wenang dari regulasi yang bermasalah dan mengancam akses pengetahuan serta masa depan ekonomi digital Indonesia," tulis perwakilan Koalisi Damai.

Koalisi menilai, menyamaratakan kewajiban pendaftaran bagi miliaran situs tanpa melihat skala dan risiko adalah langkah yang tidak efektif untuk memberantas konten ilegal.

"Semestinya, pemerintah menyusun regulasi untuk PSE berdasarkan jenis layanan dan jumlah penggunanya, untuk mengupayakan akuntabilitas dan transparansi platform digital," tambah mereka.

Sorotan tajam juga diarahkan pada transparansi Komdigi dalam memilih target.

Dari miliaran situs, Komdigi hanya menyasar 25 nama besar tanpa kriteria yang jelas atau analisis dampak sosial-ekonomi.

Padahal, platform seperti Wikipedia adalah tulang punggung pengetahuan warga, sementara Cloudflare adalah infrastruktur vital yang menjaga keamanan dan kecepatan ribuan situs web, termasuk milik pemerintahan.

Jika Cloudflare diblokir, efek dominonya bisa meruntuhkan akses ke banyak layanan digital lain di Indonesia.

"Blackout" 2022 Jangan Sampai Terulang

Koalisi Damai mengingatkan pemerintah pada kekacauan Juli 2022, saat PayPal, Steam, dan Epic Games diblokir mendadak.

Ribuan pekerja kreatif dan freelancer kehilangan akses ke pendapatan mereka, memicu tagar #BlokirKominfo yang menggema global.

Saat itu, LBH Jakarta menerima 213 pengaduan hanya dalam satu minggu.

"Ancaman pemblokiran yang tidak proporsional ini berpotensi menambah panjang daftar pelanggaran hak-hak digital di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM," tegas Koalisi Damai.

Tindakan pemblokiran ini dinilai menabrak Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (UDHR) dan Resolusi PBB yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa batasan teritorial.

Pasal Karet dan Ancaman Privasi

Lebih jauh, substansi Permenkominfo 5/2020 sendiri mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam privasi warga.

• Pasal 14: Mengizinkan takedown konten yang dianggap "meresahkan masyarakat", definisi karet yang rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik.
• Pasal 21 dan 36: Memaksa platform menyerahkan data pengguna ke penegak hukum dalam 5 hari tanpa surat penetapan pengadilan. Hal ini sangat riskan mengingat aturan ini lahir sebelum UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) disahkan.

4 Tuntutan Koalisi Damai

Demi menyelamatkan kedaulatan digital yang sehat, Koalisi Damai menyampaikan empat desakan utama kepada pemerintah:

• Batalkan Permenkominfo 5/2020: Regulasi ini dianggap multitafsir dan mengancam privasi.
• Hentikan Ancaman Pemblokiran: Prioritaskan penindakan pada platform yang jelas-jelas ilegal dan berbahaya, bukan platform pengetahuan atau produktivitas.
• Transparansi Moderasi: Publikasikan alasan dan metodologi kenapa sebuah PSE masuk daftar target blokir.
• Revisi Terbatas UU ITE: Mengatur tanggung jawab platform secara asimetris (platform besar punya tanggung jawab lebih besar) dan melibatkan partisipasi publik.

Menutup pernyataannya, Koalisi Damai menekankan bahwa kedaulatan digital tidak boleh dijadikan alasan untuk kontrol otoriter.

"Pelindungan ruang digital membutuhkan regulasi proporsional, transparan, dan berbasis HAM," pungkasnya.