Registrasi SIM Card Pakai Biometrik, Nasib Pengguna HP Jadul Dipertanyakan

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menerapkan kebijakan registrasi kartu SIM baru berbasis biometrik menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition).

Kebijakan ini digadang-gadang mampu meningkatkan keamanan dan perlindungan data masyarakat. Namun di balik ambisi digital tersebut, muncul satu pertanyaan besar, yakni bagaimana nasib masyarakat yang masih menggunakan HP jadul atau feature phone?

Isu ini mencuat dalam diskusi publik karena masih banyak warga Indonesia, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), yang belum menggunakan smartphone, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun pilihan pribadi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menilai tantangan utama penerapan registrasi SIM berbasis biometrik bukan terletak pada niat masyarakat, melainkan pada perangkat yang digunakan.

“Kalau gadget-nya masih yang belum ada kamera, atau kameranya masih biasa, tentu susah sekali untuk bikin pendaftaran dengan biometrik,” ujar Budi dalam Roundtable Discussion bertajuk “Suara Publik: Biometrik SIM Card – Dari Perlindungan Publik, Kekhawatiran Keamanan Data, dan Hak Warga”, belum lama ini.

Menurutnya, kondisi ini sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM berbasis e-commerce di daerah 3T yang masih mengandalkan ponsel sederhana untuk aktivitas sehari-hari.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha. Ia menegaskan bahwa tidak semua masyarakat yang tidak menggunakan smartphone disebabkan oleh keterbatasan ekonomi.

“Ada masyarakat kita yang memilih tidak mau menggunakan smartphone. Mereka enggak mau punya smartphone. Apakah dia bisa beli? Bisa. Petani-petani itu punya duit, tapi mereka memilih untuk tidak membeli smartphone,” ungkap Pratama.

Lebih jauh, Pratama menjelaskan bahwa bagi masyarakat di daerah 3T, smartphone sering kali dianggap tidak relevan dengan kondisi jaringan yang tersedia.

“Smartphone buat apa? Sinyalnya cuma bisa buat telepon sama SMS,” imbuhnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kehadiran mekanisme kebijakan yang inklusif, agar transformasi digital tidak justru menciptakan ketimpangan baru.

“Kita bukan hanya melayani orang yang berkemampuan memiliki teknologi, tapi juga melayani masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan teknologi itu,” tegas Pratama.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia), Merza Fachys, menyampaikan bahwa kebijakan biometrik ini sejalan dengan arah transformasi jaringan nasional. Ia menyebut, pemerintah menargetkan penghentian jaringan 2G pada 2026.

“Operator punya program untuk pelan-pelan, sebenarnya sejak tahun lalu, untuk mengurangi 2G,” kata Merza.

Ia bahkan mengklaim bahwa di XL Axiata, pelanggan yang masih menggunakan jaringan 2G sudah tidak ada lagi.

“Dengan begitu, semuanya sudah menggunakan handphone yang berbasis setidaknya 3G atau 4G,” ujarnya.

Meski begitu, Merza tidak menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian masyarakat, termasuk di wilayah 3T, masih menggunakan feature phone berbasis 2G.

“Kalaupun masih ada, Juli ini mudah-mudahan sudah betul-betul tinggal sedikit, sampai yang di ujung-ujung daerah 3T,” jelasnya.

Sebagai solusi sementara, Merza membuka kemungkinan pendekatan berbasis keluarga atau komunitas.

“Kalau pun masih ada, mudah-mudahan dalam satu keluarga setidaknya ada satu yang sudah punya 4G, jadi bisa membantu mendaftarkan,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan implementasi registrasi SIM berbasis biometrik sangat bergantung pada sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, termasuk ke daerah-daerah terpencil.

“Persiapan enam bulan memang harus intens. Sosialisasi akan terus dilakukan, dan mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik,” pungkas Merza.