- Kebijakan pembatasan tiga kartu SIM per NIK per operator adalah strategi pengendalian risiko kejahatan siber, menurut Pratama Persadha (CISSReC).
- Pembatasan ini berfungsi sebagai mitigasi risiko tambahan karena kebocoran data kependudukan masih menjadi tantangan serius keamanan digital.
- Regulasi ini, diatur dalam Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026, mulai efektif 23 Januari 2026, mewajibkan verifikasi biometrik.
“Dalam perspektif manajemen risiko, meningkatkan friksi bagi pelaku adalah salah satu pendekatan efektif untuk menurunkan skala penyalahgunaan,” pungkasnya.
![Ilustrasi sebuah ponsel dan kartu SIM. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/10/18/77679-kartu-sim.jpg)
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, menilai kebijakan pembatasan ini merupakan kelanjutan dari aturan registrasi kartu SIM yang telah diterapkan sejak April 2018.
Meski demikian, Marwan berpendapat bahwa dari sudut pandang industri, penerapan biometrik seharusnya dapat menjadi solusi pengamanan tanpa perlu disertai pembatasan jumlah nomor seluler.
Kendati memiliki pandangan berbeda, ATSI tetap menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai informasi, kebijakan registrasi kartu SIM berbasis biometrik diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 yang mulai berlaku efektif sejak 23 Januari 2026.
Melalui regulasi ini, pengguna kartu prabayar diwajibkan melakukan verifikasi wajah (face recognition) saat registrasi, serta dibatasi maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap NIK di masing-masing operator.
TERPOPULER
