Publisher Game Indonesia Ingin Pindah ke LN Gegara Pajak Besar, Begini Respons Ditjen Pajak

Suara.com - Curhatan publisher game asli Indonesia, Toge Productions tentang 'pajak besar' viral di media sosial. Menanggapi kehebohan tersebut, akun resmi Direktorat Jenderal Pajak akhirnya buka suara pada Rabu (26/02/2026).

Sebagai informasi, CEO Toge Productions, Kris Antoni, merasa bahwa ia 'ditodong' oleh pajak yang terlalu besar.

Ia bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan kantor utama ke luar negeri (LN), terutama Malaysia, sementara cabang di Indonesia hanya untuk pemasaran saja.

Postingan milik Kris Antoni viral setelah menerima ribuan Retweet serta tayang lebih dari 2,5 juta kali.

Akun X resmi milik Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (DitjenPajakRI) buka suara terkait kehebohan di industri game.

Mereka tak membahas Toge Productions, namun cuitan itu diyakini sebagai balasan untuk cuitan viral Kris Antoni.

Menurut Ditjen Pajak RI, mereka mengklaim telah melakukan penghitungan pajak secara adil dan proporsional.

Namun, postingan tak membahas terkait amortisasi serta kapitalisasi biaya pengembangan game yang pernah dikeluhkan oleh Kris Antoni.

"Kami memahami perhatian dan kepedulian publik, khususnya dari pelaku industri game dan kreatif, terkait isu yang sedang berkembang. Kami ingin menyampaikan bahwa DJP terikat oleh undang-undang untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan, sehingga tidak dapat membahas atau mengomentari kondisi Wajib Pajak tertentu. Secara umum, ketentuan perpajakan mengatur bahwa perlakuan atas suatu biaya ditentukan antara lain berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya, untuk memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum. Kami juga menegaskan bahwa setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif, serta memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku," bunyi pernyataan resmi Ditjen Pajak RI.

Sempat diserang netizen, Ditjen Pajak RI menegaskan bahwa mereka mendukung industri game Indonesia. Mereka berkomitmen melakukan pendampingan maksimal serta layanan perpajakan kepada perusahaan lokal.

"DJP menghargai peran penting industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Kami mengajak masyarakat untuk memperoleh informasi perpajakan dari sumber resmi DJP," pungkas akun Ditjen Pajak RI.

Pernyataan Ditjen Pajak menuai beragam komentar dari netizen.

"Ngomong muter-muter doang, nggak papa min biarin Toge Production pindah negara biar lebih baik dan gausah ada penyelesaian. Lagian orang dzalim kayak kalian bakal kesiksa di dunia dan masuk neraka, soalnya kita nggak bakal maafin," tulis @fr**l*n_.

"Pantes banyak startup buatan Indonesia yang pindah kewarganegaraan jadi SG. Traveloka, Dana, dan lain-lain. Temen gue juga kerja di hospitality company, di ASEAN ada branch di Singapura, Malaysia, Thailand. Ini company punya beberapa klien di Indonesia, tapi sampai hari ini perusahaannya nggak mau buka cabang di Indonesia," cuit @f**ab**uhammad

Publisher Game Indonesia Ingin Pindah ke Malaysia Gegara Pajak Besar

CEO Toge Productions, Kris Antoni, mengungkapkan kekecewaan di media sosial terkait tuntutan "kurang bayar" dari kantor pajak yang dianggapnya menggunakan aturan dibuat-buat.

Kris merasa usaha memajukan industri game nasional selama 17 tahun tidak mendapat dukungan dari otoritas terkait.

Ia secara terbuka mempertimbangkan untuk memindahkan operasional perusahaan ke luar negeri, seperti Malaysia.

Toge Productions sejauh ini sudah menerbitkan belasan game lokal termasuk Necronator, Coffee Talk, My Lovely Wife, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Coffee Talk Tokyo, Banyu Lintar Angin - Little Storm, My Lovely Daughter, Azure Saga: Pathfinder, When The Past Was Around, A Space For The Unbound, dan masih banyak lagi.

Konflik ini bermula dari perbedaan penafsiran mengenai biaya gaji karyawan selama masa pengembangan game.

Pihak pajak menilai biaya tersebut harus diamortisasi sebagai aset tak berwujud (investasi), bukan biaya operasional, yang berdampak pada membengkaknya tagihan pajak.

Kris membantah hal ini karena merasa tidak pernah mengajukan kapitalisasi biaya, namun upaya restitusinya justru dibalas dengan tagihan bernilai fantastis.

"Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yang dibuat-buat membuat gue semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain. Saya sudah berusaha memajukan industri game Indonesia selama 17 tahun, tapi sepertinya harapan saya sudah pupus. I’ve tried my best. Wajib diamortisasi apabila kapitalisasinya sudah diakui dan memenuhi syarat. Nah, kapitalisasi aja nggak pernah, apa yang mau diamortisasi? Awalnya gue mau restitusi kelebihan bayar pajak, eh dibalesnya pakai intimidasi kalau kita kurang bayar gara-gara development cost menurut mereka 'harus diamortisasi karena jadi aset tak berwujud'. Angkanya fantastis banget. Should I move Toge Productions to Malaysia?" bunyi cuitan lengkap dari Kris Antoni.