Ekonomi Digital Indonesia Capai 100 Miliar Dolar AS, Komdigi Dorong Kolaborasi Nasional

Suara.com - Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari pemerataan akses internet, adopsi teknologi baru, hingga mitigasi berbagai dampak negatif transformasi digital. 

Padahal, dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan teknologi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi melalui gerakan bersama transformasi digital nasional yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Menurut Meutya, percepatan transformasi digital tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan solidaritas dan sinergi seluruh ekosistem digital Indonesia.

"Ini adalah gerakan bersama, gerakan penyatuan, gerakan solidaritas bagi seluruh ekosistem digital di Tanah Air untuk mencapai percepatan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketangguhan digital Indonesia," ujar Meutya dalam acara DEAL 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan. 

Nilai ekonomi digital nasional telah mencapai sekitar 100 miliar dolar AS atau hampir sepertiga dari total ekonomi digital ASEAN.

Selain itu, jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 230 juta orang menjadi modal besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

"Nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai sekitar 100 miliar dolar AS dan menyumbang hampir sepertiga ekonomi digital ASEAN. Ditambah lebih dari 230 juta pengguna internet, dua kekuatan ini harus disatukan melalui gerakan yang lebih terkoordinasi dan bersinergi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui transformasi digital," jelasnya.

Meutya menegaskan bahwa kolaborasi tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan pelaku industri teknologi, tetapi juga sektor pendidikan, penyiaran, telekomunikasi, satelit, pos, pemerintah daerah, hingga kelompok masyarakat seperti petani dan nelayan yang menjadi penerima manfaat langsung dari digitalisasi.

"Kita ingin seluruh ekosistem hadir bersama. Mulai dari pemerintah, industri, akademisi, daerah, hingga masyarakat yang menerima dampak transformasi digital seperti petani dan nelayan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia yang semakin besar menuntut pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Menurutnya, teknologi kini tidak lagi hanya digunakan masyarakat perkotaan, tetapi telah menjangkau wilayah pedesaan sehingga diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih erat.

"Kami menyadari bahwa ekosistem digital terus berkembang dan kontribusinya terhadap ekonomi semakin signifikan," ucapnya.

Menurut dia, pengguna teknologi saat ini tidak hanya berada di kota-kota besar, tetapi juga sudah menjangkau pedesaan. 

"Karena itu, pendekatan kebijakan tidak bisa lagi berjalan satu arah, melainkan harus dilakukan secara gotong royong," tambah Edwin.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong konsep kolaborasi berbasis prinsip "3K", yakni Kompas, Kompak, dan Kode. 

Konsep tersebut bertujuan memperjelas peran pemerintah sebagai pemberi arah kebijakan, industri sebagai penggerak inovasi, dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari ekosistem digital nasional.

"Kolaborasi yang dibangun bukan sekadar bekerja bersama, tetapi bagaimana setiap pihak memainkan perannya masing-masing untuk memperkuat ekosistem digital nasional," ujarnya.

Edwin juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital yang diperkirakan terus meningkat akan menghadirkan tantangan baru, terutama terkait perluasan jaringan internet dan pemerataan adopsi teknologi.

"Ke depan akan muncul berbagai tantangan. Karena itu kita harus memperluas jangkauan internet, mempercepat adopsi teknologi baru, dan memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian kelompok saja," jelasnya.

Selain memperluas akses teknologi, pemerintah juga menilai pentingnya mitigasi risiko dan dampak negatif digitalisasi agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Melalui gerakan bersama tersebut, pemerintah berharap Indonesia mampu mempercepat transformasi digital nasional sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.

"Karena itu seluruh unsur, mulai dari pemerintah, industri, akademisi hingga masyarakat harus bersatu dan bergerak bersama untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing global," pungkas Edwin.