Perjalanan Dinas Dody Hanggodo Bikin Risau, Ramai Seruan Unjuk Rasa Bareng Masyarakat Pati

Suara.com - Masyarakat kembali digegerkan oleh isu seputar perjalanan dinas mewah pejabat negara. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

Jagat media sosial mendadak ramai setelah seorang warganet yang mengaku sebagai pegawai di Kementerian PU membongkar kebiasaan dinas sang menteri yang dinilai memboroskan anggaran negara.

Viral Curhatan Netizen Mengaku Pegawai PU Bongkar Kebiasaan Dinas Menteri

Melalui akun Instagram @julia_4j, netizen tersebut mengungkapkan kegelisahannya di ruang publik.

Ia mempertanyakan besarnya anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang digeser demi membiayai perjalanan dinas Dody Hanggodo.

Sebagai informasi, DIPA adalah dokumen rencana keuangan resmi pemerintah yang menjadi acuan pengeluaran uang negara di setiap lembaga.

Dalam unggahannya, ia menulis kegundahannya mengenai pergeseran dana yang diduga mencapai puluhan miliar rupiah.

Tidak hanya itu, akun tersebut juga melampirkan riwayat penerbangan jet pribadi (private jet) bernomor PK-CAA yang diduga digunakan oleh Menteri PU untuk terbang ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Labuan Bajo, Maumere, dan Ende.

Penerbangan jet pribadi tersebut diperkirakan memakan biaya sewa yang sangat fantastis, yakni sekitar 5.000 hingga 8.000 dolar AS (sekitar Rp89,29 juta hingga Rp142,86 juta) per penerbangan.

Gandeng Mas Botok dan AMPB untuk Unjuk Rasa di Senayan

Melihat situasi yang dinilainya meresahkan di tengah ramainya program efisiensi pemerintah, akun @julia_4j mengajak publik untuk bersuara bersama Supriyono alias Mas Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

"Kaka Juli doang nih dibiarin speak up sendirian? Aku lapor ke mas Botok aja nih?" tulisnya sembari menandai akun perjuangan warga Pati.

Sebagai informasi, istilah speak up sendiri berarti keberanian menyuarakan kebenaran atau menyampaikan kritik secara terbuka di depan umum agar didengar khalayak luas.

Kebetulan, Mas Botok dan massa AMPB memang tengah bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR RI Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Massa dari Pati tersebut membawa tuntutan utama berupa desakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi para pelaku korupsi.

Hubungan antara keresahan internal anggaran PU dan gerakan unjuk rasa masyarakat Pati ini pun langsung memicu gelombang dukungan luas dari publik yang mulai risau.

Celetukan Pedas Warganet: Soroti Jet Pribadi dan Pajak Rakyat

Berbagai celetukan pedas dari warganet langsung membanjiri kolom komentar unggahan tersebut.

Banyak dari mereka yang merasa kecewa karena uang pajak rakyat justru diduga digunakan untuk akomodasi dinas yang terlampau mewah di tengah kondisi negara yang prihatin.

Pemilik akun tt******** menulis dengan nada geram, "Hei menteri PU, tau gak sih yg loe pakai itu uang pajak rakyat, bukan uang nenek loe, ga tau diri."

Sementara itu, akun ni********** menyoroti kontradiksi yang terjadi di lapangan, "NTT gempa, Kalimantan karhutla, menteri PU naik jetpribadi, dasar ndableg."

Keluhan senada juga disampaikan oleh akun mo***** yang mempertanyakan mengapa menteri tidak menggunakan penerbangan komersial biasa demi menghemat anggaran negara:

"Apa susahnyah naik pesawat umum kelas bisnis pak @dody_hanggodo, gak mau naik kelas ekonomi oke, kan bisa gak buang duit pake jet pribadi yang mahalnya minta ampun."

Kekecewaan mendalam juga datang dari akun ro***************** yang menulis singkat, "Sedih liatnya.."

Rentetan Kontroversi Dody Hanggodo yang Bikin Geleng-Geleng Kepala

Isu seputar perjalanan dinas mewah ini seolah menjadi pelengkap dari deretan kontroversi Dody Hanggodo sejak dirinya menjabat sebagai menteri.

Sebelum kasus jet pribadi ini mencuat, gaya komunikasi dan kebijakan Menteri PU ini memang kerap memicu polemik di ruang publik.

Gempa Bumi NTT

Salah satu yang paling hangat diperbincangkan adalah pernyataannya yang menyebut bencana gempa bumi berkekuatan besar di NTT sebagai "makanan sehari-hari" dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Agustus 2026.

Ucapan tersebut dinilai sangat kurang sensitif oleh masyarakat luas yang sedang berempati terhadap para korban terdampak.

Perjalanan Dinas ke New York

Sebelum itu, publik juga sempat dihebohkan oleh bocornya draf surat dinas rencana perjalanan kerja ke New York, Amerika Serikat pada Juli 2026.

Surat tersebut dicurigai karena turut mencantumkan nama istri dan putrinya untuk berangkat bersamaan dengan jadwal Final Piala Dunia 2026 di New Jersey.

Perjalanan dinas tersebut akhirnya dibatalkan setelah mendapat kritik tajam dari netizen.

Mutasi Massal Pegawai Senior

Menyusul bocornya draf perjalanan ke AS tersebut, kementerian melakukan mutasi massal terhadap delapan pegawai senior ke pelosok daerah.

Publik menduga mutasi ini merupakan bentuk hukuman sepihak, meski Dody membantahnya dan berdalih bahwa itu merupakan penyegaran birokrasi biasa.

Ia bahkan mengaitkan perombakan jabatan tersebut dengan adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa sekitar 15 persen pegawai kementerian terlibat aktivitas judi online.

Sebagai informasi, PPATK adalah lembaga negara yang bertugas khusus untuk menelusuri dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan di Indonesia.

Sayembara Berhadiah Umroh

Kontroversi lainnya mencakup tuduhan nepotisme terkait pengangkatan kerabatnya sebagai komisaris BUMN yang ia respons defensif dengan menggelar sayembara berhadiah umrah sekeluarga bagi siapa saja yang bisa membuktikan tuduhan tersebut.

"Ngutang"

Di hadapan DPR pada awal tahun 2026, ia juga sempat memicu keheranan karena mengaku bahwa kementeriannya terbiasa menggunakan sistem "ngutang dulu" kepada penyedia jasa untuk menangani darurat bencana karena keterbatasan dana.

Doxing Dosen UGM

Atmosfer kepemimpinannya kian memanas setelah adanya kasus intimidasi berupa doxing (tindakan membongkar dan menyebarkan data pribadi seseorang di internet secara ilegal untuk meneror atau menjatuhkan korban) terhadap seorang dosen UGM yang vokal mengkritik kebijakan mutasi pegawai di lingkungan Kementerian PU.