JJ Rizal: Politik Kita Ini adalah Politik Penggede, Oposisi Hanya Tipuan

Suara.com - Proses panjang Pemilu 2019 terutama di jalur kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) yang bisa dikatakan sudah usai, menghadirkan perkembangan baru.

Tidak saja akhirnya ada pengakuan secara terbuka terhadap kemenangan petahana Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto dan kubunya belakangan juga terlihat makin "akrab" dengan kubu mantan pesaingnya.

Setelah bertemu dengan Jokowi secara monumental di sebuah gerbong MRT beberapa waktu lalu, pada Rabu (24/7) ini misalnya, Prabowo bahkan juga bertandang ke kediaman Megawati Soekarnoputri–sebelumnya sempat dikabarkan juga akan dihadiri Jokowi.

Banyak pihak menduga ini ada hubungannya dengan upaya Prabowo dan kubunya untuk masuk ke pemerintahan. Ada juga yang menyebut soal kursi Ketua MPR, bahkan menduga pembicaraan akan termasuk soal 5 tahun lagi alias Pilpres 2014.

Lantas, salah satu pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana dengan oposisi? Dari kubu parpol pengusung Prabowo sendiri, PKS sudah beberapa kali menegaskan akan teguh melakoni peran oposisi ke depan.

Beberapa tokoh di Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo juga sempat menyatakan itu. Sementara sebaliknya, PAN dan Partai Demokrat sudah sejak beberapa bulan lalu menunjukkan gerak-gerik akan mendukung pemerintah–jika tak bisa disebut ingin bergabung di Koalisi Indonesia Kerja.

Bagaimana pengamat melihat perkembangan politik kekinian ini? Lebih jauh lagi, bagaimana gambaran situasinya jika dibandingkan dengan sejarah politik Indonesia?

Dalam rangkaian wawancara kali ini, Suara.com coba meminta pandangan sejarawan muda JJ Rizal mengenai hal itu. Berikut petikannya:

Marx pernah mempertegas pernyataan Hegel bahwa sejarah selalu terulang dua kali: satu sebagai tragedi, kedua sebagai lelucon. Nah, dalam politik kita, ada sejarah yang terulang, yakni Jokowi menang, Prabowo kalah. Hal yang terulang lainnya adalah: Prabowo akhirnya kembali mengakui kemenangan Jokowi. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ada perbedaan dalam kemenangan Jokowi atau kekalahan Prabowo kali ini?

Baca Juga: Analis: PKS Jelas Oposisi, Gerindra, PAN dan Demokrat Tidak Jelas

Politik itu perjuangan atas nilai (virtue). Jika politik sukses memperjuangan nilai, maka dapatlah dikatakan mencapai kemenangan.

Sekarang tinggal kita menimbang, apakah di antara Jokowi dan Prabowo itu di masa lalu dan masa kini telah menunjukkan dedikasi yang besar untuk mengarahkan politik mereka sebagai jalan memperjuangkan dengan serius nilai-nilai yang menjadi alasan mengapa kita menjadi Indonesia? Sebut saja misalnya salah satu nilai yang pokok, yaitu kemanusiaan.

Kemanusiaan ini harus diingat adalah dasar nasionalisme Indonesia yang menjadi rumusan politik pergerakan kebangsaan; lahir sebagai antitesis dari kolonialisme, sebuah sistem rakus dan korup yang tidak cukup puas hanya mengeksploitasi dengan brutal kekayaan alam lingkungan, tetapi juga menindas dan memanipulasi hak-hak serta kemanusiaan tak habis-habisnya.

Sekali lagi, apakah politik Jokowi dan Prabowo memperlihatkan perjuangan atas nilai dasar yang menjadi basis perjuangan politik kebangsaan kita yang menyejarah itu?

PKS sudah menyatakan dirinya bakal menjadi oposan bagi Jokowi - Maruf Amin. Gerindra juga sebagian kader dan massanya menginginkan menjadi oposisi. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah Gerindra dalam sejarah politik Indonesia mampu dan konsisten menjadi oposan, semisal kalau dilihat pada dua era kepemimpinan SBY?

Karena politik kita miskin nilai, maka jangan pernah pikir ada oposisi. Apalagi sistem otonomi daerah dengan pemilihan kepala daerah langsung telah membuat semua sebenarnya ada dalam kekuasaan.

Oposisi adalah tipuan, semacam fatamorgana. Kekuasaan kita belakangan adalah kekuasaan Jawa Mataram yang hanya tahu kekuasaan mutlak. Semua ingin ditarik ke dalam istana.

Jika gagal, maka politik pilkada jadi ajang ekspansi dan atau koalisi. Tujuannya satu: meluaskan kekuasaan. Sampai di sini perseteruan keras seketika tinggal terlihat sebagai sandiwara belaka, sebab betapa mudahnya ditemukan di satu tempat saling cakar, di tempat lain mereka asyik-masyuk bersatu memenangkan pemilihan kepala daerah.

Di dalam dan di luar kekuasaan sama ngawur. Rakyat memilih dalam sistem demokrasi, tetapi mereka tidak pernah menang.

Sebab politik kita adalah politik penggede. Inilah buah politik yang tidak punya virtue.

Seperti kata Rendra, semua bisa dikompromikan. Sebab mereka hanya rusuh dan gaduh memperjuangkan kedaulatan golongan dan partainya sendiri. Mereka hanya bergulat untuk posisi sendiri.

Mereka tidak peduli kepada posisi hukum, keadilan, kemanusiaan, ekologi, kesejahteraan rakyat, pencerdasan bangsa.

Picik. Politiknya adalah bukan apa yang benar, tetapi apa untungnya. PKS dan Gerindra juga menjalankan politik ini, misal di Depok, Jawa Barat, wali kota dan wakilnya dipegang, tetapi apa mereka keluar dari politik picik itu?

Tidak! PKS sebagai kawan seiring Gerindra ikut mengaku sebagai partai nasionalis, tetapi anehnya mengajukan perda syariah.

Boleh diceritakan, bagaimana sejarah oposisi secara global dan di Indonesia? Siapa sih yang menjadi oposan pertama di Indonesia terhitung sejak merdeka?

Begitu Indonesia merdeka timbul langsung oposisi. Dimulai oleh Sjahrir yang memang punya riwayat panjang kritis terhadap Sukarno.

Pada awal Oktober 1945 ia menggalang petisi yang ditandatangani kurang dari setengah anggota BP KNI dan disampaikan langsung kepada Presiden Sukarno.

Isinya kritik terhadap kecenderungan kekuasaan presiden yang terlalu besar dan bisa mengarah kepada kekuasaan otoriter. Hal ini berbahaya sebab akan membenarkan tuduhan Belanda bahwa Indonesia yang baru merdeka adalah kekuasaan diktator fasis buatan Jepang yang tak perlu diakui kedaulatannya.

Kekuasaan presiden yang besar harus dibagi agar dunia internasional bisa melihat bahwa tuduhan Belanda bohong belaka.

Hatta sebagai wakil presiden membenarkan apa yang diungkapkan Sjahrir. Ia lalu mengeluarkan Maklumat Nomor X, dan sejak itulah model pemerintahan presidential berubah menjadi parlementer. Sukarno menerima kekuasaannya dilucuti tinggal sebagai simbol negara.

Lebih jauh tentang sejarah oposisi di Indonesia dan bagaimana meneladaninya, di laman berikutnya...

Apakah kaum oposan di Indonesia pada era terdahulu sama seperti era kekinian, semisal menggunakan diksi-diksi politik identitas, dan lain sebagainya?

Munculnya pertama kali oposisi dalam sejarah kekuasaan kita yang dimulai oleh Sjahrir terhadap Sukarno itu menunjukkan bahwa oposisi lahir dari pikiran dan wawasan moral.

Sampai di sini ada yang bilang, adanya oposisi serupa setan baik atau serupa kekuatan moral dan etik superego yang mengendalikan dorongan naluriah dan realitas untuk dapat dipercaya penguasa akan menjalankan kekuasaan secara lebih benar.

Harapan demokrasi terhadap oposisi yang tangguh tentu saja [adalah] menjalankan fungsi check and balance untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan pada rel yang benar dan tidak terseret pada kecenderungan alamiah penguasa untuk memperluas kekuasaannya serta menyelewengkan penggunaan kekuasaan.

Sjahrir menjalankan fungsi oposisi untuk itu. Hatta mendukung, dan Sukarno meskipun keberatan dengan beberapa catatan, tetapi menerima, mau mendengar dan memberi kesempatan.

Ini bukan saja menjelaskan bahwa kekuasaan presiden harus menghargai kritik, tetapi juga punya wawasan menimbang kemungkinan menjawab tantangan krusial sezaman akan demokrasi, sehingga memungkinkan kita punya pengalaman sejarah sebuah sistem parlementer multipartai dan—seperti dikatakan Adnan Buyung Nasution—kesempatan memiliki konstitusi yang lebih sempurna melalui lembaga konstituante.

Apakah dalam sejarah Indonesia, kaum oposan selalu mencari cara untuk mendeligitimasi kekuasaan atau bahkan meruntuhkan kekuasaan?

Oposisi [adalah] barisan demokratis, sebab sifat dasar kekuasaan yang cenderung korup. Oposisi adalah syarat demokrasi yang waras.

Tanpa oposisi untuk mengkritik dan mengoreksi kebijakan pemerintah, bagaimana menjamin kepentingan dapat perlindungan dan pengawalan dari pemerintahan yang otoriter.

Jika oposisi lemah, bisa dipastikan kebijakan pemerintah sulit dikoreksi. Pada akhirnya, rakyatlah yang menanggung akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat.

Hatta pernah menyatakan dalam sebuah eseinya yang menantang pada 1930an: "Kita tunduk kepada kekuasaan, tetapi tidak kepada kelaliman". Ini basis berpikir bandul gerak oposisi.

Jika usaha kritik dan koreksi demi koreksi menemui jalan buntu, maka kekuasaan telah menjelma menjadi kelaliman dan upayanya adalah delegitimasi dan pengambilan kekuasaan. Pendek kata seperti ungkap Widji Thukul: "Lawan... kami siapkan pemberontakan".

Dari konteks sejarah ungkapan Hatta menjelaskan bahwa ia dan partainya PNI-Pendidikan saat itu adalah oposisi terhadap negara Hindia Belanda yang bukan kekuasaan tetapi kelaliman.

Sebab itu aktivitasnya adalah mendelegitimasi kekuasaan, menumbangkan kelaliman Hindia Belanda.

Oposisi bisa mencontoh Hatta dalam soal sejauh mana bergerak, apakah yang dihadapi sudah sampai pada taraf kekuasaan yang lalim?

Dalam sejarah politik Indonesia, siapa oposisi yang paling baik menurut Anda? Bisa dijelaskan alasannya?

Hatta, saya pikir sedikit—kalau tidak bisa dianggap satu-satunya—figur yang paling serius membahas dan mencontohkan bagaimana menjadi serta menumbuhkan oposisi di dalam demokrasi Indonesia.

Ia malah mengingatkan bahwa oposisi adalah syarat tegaknya Pancasila. Negara harus mengakui oposisi sebagai sendi negara, dengan harapan oposisi menjadi anasir konstruktif dalam pembentukan undang-undang dan jalannya pemerintahan.

Untuk ini, dia merujuk sistem di Inggris, negara yang menghormati bahkan menggaji pihak oposisi serta mengundangnya dalam acara-acara kenegaraan.

Pada era Bung Karno, apakah benar kubu oposisi itu dilandasi karena perbedaan ideologi? Apakah sama seperti saat ini? Atau justru saat ini Anda melihat kaum oposan itu cuma karena pragmatisme politik?

Demokrasi Terpimpin Sukarno adalah platform politik untuk mengelola anasir ideologi politik yang dikategorikan dalam kelompok agama, nasionalis dan komunis (Nasakom).

Dalam konteks ini, Sukarno mengarahkan kepada perbedaan ideologi untuk bukan menjadi oposisi pemerintah, tetapi untuk gotong-royong di bawah satu tema sentral memperjuangkan sosialisme Indonesia.

Sebab itu oposisi tidak tumbuh, dan memang Sukarno bukan hanya tidak menaruh perhatian besar bagi oposisi dalam demokrasi terpimpin, tetapi juga ia menuntut kesatuan irama untuk menjalankan revolusi menuju sosialisme Indonesia. Ini pula yang menjadi kritik Hatta.

Demokrasi Terpimpin baginya tanpa oposisi akan menjelma sebagai otoriterianisme. Sebab itu partai-partai berlomba-lomba untuk terlihat sosialis dan tidak mengidap komunisto phobi.

Dalam situasi ini, oposisi yang lahir adalah gerakan perseorangan, seperti yang ditunjukkan oleh Hatta. Ia misalnya, menulis sikap oposannya secara personal melalui surat-surat pribadi maupun terbuka dengan buku Demokrasi Kita.

Hendropriyono sempat menegaskan [bahwa] tak ada oposisi dalam sistem demokrasi Pancasila? Benar seperti itu? Bagaimana sejarahnya?

Keliru Pak Hendro itu. Demokrasi Pancasila yang tidak memasukkan oposisi maka dalam berdemokrasi akan kehilangan kesempatan mendapat anasir konstruktif.

Berkaca dari sejarah, kelompok manakah yang seharusnya menjadi kaum oposan di Indonesia, sehingga benar-benar memenuhi kriteria oposisi? Apakah gerakan rakyat, parpol dan kaum elite, atau bagaimana?

Dalam sejarah kelompok pemuda, kampus dan LSM, organisasi massa, pers serta cendekiawan adalah oposisi yang efektif.

Meskipun mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan impeachment, tetapi kritik mereka sebagai oposan membuat demokrasi sehat dan darah kehidupan kebangsaan hangat.

Sayang, mobilisasi besar-besaran kekuasaan untuk menjadi penguasa tunggal yang berimplikasi pada mobilisasi pemuda, kampus, LSM, pers, organisasi massa, cendekiawan, telah membuat banyak sekali hal yang berlainan malah bertentangan dengan demokrasi.

Apa pula yang seharusnya menjadi titik tekan dari kaum oposan saat ini? Apakah memakai politik identitas? Harus ekonomi, atau apa?

Karena klaim pemerintah sekarang adalah "Aku Pancasila", artinya jadikan saja Pancasila sebagai titik ukurnya. Sejauh mana dan seserius apa pemerintah dengan kemanusiaan, keadilan sosial-hukum-ekonomi-budaya-lingkungan, kedaulatan rakyat, pemertahanan persatuan, budaya berketuhanan.